Jokowi Minta Organisasi yang Tumpang Tindih Segera Digabung

Oleh Lizsa EgehamNila Chrisna Yulika pada 16 Agu 2019, 11:02 WIB
Diperbarui 16 Agu 2019, 11:02 WIB
Jokowi dengan baju adat Sasak, Nusa Tenggara Barat. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)
Perbesar
Jokowi dengan baju adat Sasak, Nusa Tenggara Barat. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dari prosedur yang cepat dan sederhana. Di mana membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.

"Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil," kata Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2019 yang diadakan hari ini, Jumat (16/08/2019).

Selain itu, kata dia, realisasi anggaran bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat. Serta seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat.

"Kemudian, ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan, pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama.

Penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja, kata dia, harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi.

"Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan Artificial Intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas," kata dia.

Selain itu, peningkatan kualitas dan kulturaparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah.

"Harus segera berubah. Kita tidak kompromi aparat yang mengingkari Pancasila. Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani yang tidak turun ke bawah. Sebaliknya kita cari kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat," tandas Jokowi.

 

2 dari 2 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓