Kemenkeu: Total Aset DKI Jakarta Rp 1.123 Triliun

Periode 2019-2020, Pembangunan Gedung di Ibu Kota Masih Menurun — Lansekap gedung bertingkat terlihat di kawasan Jakarta, Selasa (13/8/2019). Pembangunan gedung di DKI Jakarta mengalami penurunan dari yang biasanya 15 unit per tahun saat ini hanya lima unit gedung. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Jakarta sebagai Ibu Kota sekaligus pusat perekonomian memiliki banyak aset, mulai dari tanah hingga bangunan megah. Total aset DKI Jakarta berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencapai Rp 1.123 triliun.

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Encep Sudarwan mengatakan jumlah aset DKI terbesar berada di Jakarta Pusat (Jakpus). Selebihnya aset tersebut tersebar di berbagai daerah lainnya di Jakarta.

Namun, untuk aset berupa tanah terbanyak berada di Jakarta Timur.

"Tanah banyak di Jakarta Timur. Nilai Jakarta Pusat terbesar karena terdiri dari bangunan sebanyak 17.834 unit di Jakarta," kata dia, di Gedung DJKN, Jakarta, Rabu (14/8).

Jumlah aset DKI Jakarta yang sebesar Rp 1.123 triliun tersebut terbanyak dari gedung-gedung kementerian dan lembaga. Selain itu, kekayaan DKI Jakarta juga termasuk di dalamnya gedung oleh raga Gelora Bung Karno (GBK).

"Bangunan ini terdiri dari kantor sampai geloara bung karno," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara mengenai penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D atau Kawasan Pantai Maju. Dia menyebut reklamasi dan penerbitan IMB merupakan dua hal yang berbeda.

2 dari 2 halaman

Tak Terkait Ibu Kota Baru

Dalam kesempatan serupa, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menegaskan jumlah aset yang berada di DKI Jakarta ini tidak dapat dikaitkan dengan wacana pendanaan ibu kota baru. Pasalnya terkait dengan pemindahan ibu kota, pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi.

"Ibu kota kami belum bisa jawab, masih nunggu kepastian atau menunggu sampai sekarang belum ada arahan dari presiden," tutupnya.

Reporter : Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka