Sukses

4 Kemarahan Jokowi Terkait Kinerja Lembaga atau Kementerian

Listrik padam di Jabodetabek dan wilayah Indonesia lainnya membuat Jokowi geram dan langsung meminta penjelasan kepada pihak PLN.

 

Liputan6.com, Jakarta - Sebelum listrik padam total di Jabodetabek dan sebagian Jawa, warga Dusun Malon, Gunung Pati, Ungaran dikejutkan dengan suara ledakan.

Ledakan tersebut diduga yang menyebabkan mati listrik massal di Jabodetabek dan sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Minggu siang, 4 Agustus 2019 lalu.

Keberadaan pohon sengon yang tumbuh tinggi menjulang dan melebihi ambang batas sempat pula diduga menjadi penyebab kerusakan sehingga terjadi lompatan listrik.

"Salah satu faktor penyebabnya adalah pohon ini, karena ada batas maksimalnya ya," ujar Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Apapun penyebabnya, hal ini membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram dan langsung meminta penjelasan kepada pihak PLN.

Raut wajahnya datar begitu mendengar penjelasan panjang lebar yang dipaparkan oleh Pelaksana tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani.

"Penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop," ujar Jokowi dengan nada kecewa, Senin, 5 Agustus 2019.

Selain masalah listrik padam, berikut ini sejumlah hal yang juga sempat membuat Jokowi geram:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 5 halaman

Impor Migas Tinggi

Dari Januari hingga Mei 2019, Presiden Jokowi menyebut bahwa ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 8,6 persen dengan nilai USD 68,46 miliar. 

Atas hal ini, Jokowi menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait besarnya impor migas.

Diketahui impor ini migas mencapai USD 2.09 miliar pada Mei 2019. Dia meminta agar kedua menteri lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat migas

"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," ujar dia.

3 dari 5 halaman

Anggaran Kementrian LHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya juga menjadi sasaran kemarahan Jokowi. Saat itu Jokowi mengkritik anggaran yang dikeluarkan untuk penanaman hutan sangatlah besar, namun tidak membuahkan hasil. 

"Saya jengkel betul. Saya tanya ke Menterinya. Mana barangnya? Anggaran tahun ini. (Dijawab) sudah ditanam sekian ribu hektar. Ya mana tanamannya. Saya orang lapangan. Akan saya cek dan kontrol semuanya," tegas Jokowi beberapa waktu lalu.

4 dari 5 halaman

Pemadaman Listrik

Pemadaman listrik yang terjadi di separuh pulau jawa pada Minggu 4 Agustus 2019 membuat Jokowi jengkel. Pasalnya pemadaman ini terjadi berjam-jam dan lamban mitigasi dan antisipasinya. Senin, 5 Agustus Jokowi langsung mendatangi direksi PT PLN Persero untuk meminta penjelasan serta mengetahui penyebab padamnya listrik. 

Setelah mendapat penjelasan detail dari direksi PLN, Jokowi menganggap hal tersebut terlalu teknis. Jokowi menilai PLN tidak bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang bakal terjadi. 

"Apakah tidak dihitung? Apakah tidak dikalkulasi kalau akan ada kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya? Kok tahu-tahu drop. Artinya, pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi, dan itu betul-betul merugikan kita semuanya. Saya minta tidak terulang lagi, itu saja. Cukup sekian," kata Jokowi.

Akibat pemadaman tersebut banyak masyarakat yang dirugikan. Jokowi meminta agar ada pembenahan kinerja agar tidak ada listrik padam lagi.

5 dari 5 halaman

Utang BPJS

Permasalahan yang ada di BPJS juga menjadi sasaran kemarahan Jokowi. Saat itu Jokowi marah karena utang BPJS belum dibayarkan pada rumah sakit. Jokowi lalu menegur Menteri Kesehatan Nila Moeloek. 

Menurut Jokowi urusan pembayaran utang RS sampai ke presiden cukup keterlaluan, karena seharusnya selesai di menteri kesehatan dan Dirut BPJS.

"Kalau tahun depan masih diulang kebangeten. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen. Karena memang itu. Tapi masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung-lah di Menkes, di Dirut BPJS," ucap Jokowi, pada Rabu, 17 Oktober 2018 di JCC Senayan. 

 

 

Jagat Alfath Nusantara

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.