Bagaimana MPR Jadi Rumah Kebangsaan?

Namun bukan salahnya MPR, bukan juga tidak ada yang mendasar yang menjadi kesalahan dari MPR.

Dia menjelaskan, sebenarnya pada periode kepemimpinan almarhum Taufik Kiemas, MPR jadi rumah kebangsaan mendekati kenyataan.

"Waktu bapak Taufik dengan bapak SBY, memulai dengan satu tradisi, konvensi, pertemuan-pertemuan semacam rapat konsultasi antar semua lembaga negara itu sudah berjalan, dan kita tahu bapak Taufik adalah kelompok oposisi. Kita melihat itu ada semacam benang merah sedikit mengurangi kegaduhan," jelasnya.

Dia berharap, MPR RI periode 2019-2024, isu-isu yang kurang substansif atau jauh dari gagasan membangun tradisi untuk bermusyawarah lebih baik dikurangi.

Apalagi hanya soal melulu perebutan kursi pimpinan MPR RI. Menempuh dengan jalan musyawarah jauh lebih elok.

"Bisa nggak pimpinan-pimpinan bangsa ini, pimpinan partai yang punya anggota MPR nanti, anggota MPR juga anggota DPR. Anggota DPR yang punya kan ketua umum partai politik, bisa nggak kumpul mereka satu meja, selesaikanlah secara musyawarah politik," ujar dia.

Pakar politik dan Direktur eksekutif CSIS Philips J Vermonte menambahkan, yang jadi persoalan nantinya, apakah warga bangsa mau dipandu oleh MPR. Terlebih soal prinsip-prinsip kewarganegaraan.

"Soalnya adalah apakah bangsa ini mau dan siap menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang dipandu MPR. Yang itu melekat pada setiap individu, apakah dia mayoritas-minoritas atau terdidik atau tidak terdidik atau mungkin miskin atau kaya dan seterusnya. Tetapi prinsip-prinsip kewarganegaraan ini yang menurut saya tugas besar dari MPR ke depan," tambah dia.