PDIP Beri Sinyal Tolak Jaksa Agung dari Partai Politik

Kongres V PDIP Siap Digelar — Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memberi keterangan terkait Kongres V PDI Perjuangan tahun 2019 di Jakarta, Kamis (1/8/2019). Kongres dilaksanakan di Bali pada 8 Agustus 2019 dan mengambil tema Solid Bergerak Untuk Indonesia Raya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sinyal menolak posisi Jaksa Agung diisi kader partai politik. Hasto mendorong sosok internal kejaksaan yang menempati posisi sebagai Jaksa Agung.

"Kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem, dengan memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Dia mendukung aspirasi masyarakat yang menginginkan Jaksa Agung dipimpin orang non-partai politik. Diketahui, Jaksa Agung saat ini yaitu M Prasetyo merupakan kader Partai Nasdem.

"Berbagai aspirasi yang diberikan oleh publik bahwa Jaksa Agung sebaiknya dipimpin oleh internal juga ditangkap oleh PDIP, dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," kata Hasto.

Dia mengatakan, prinsipnya hukum harus ditegakkan dengan berkeadilan. Tidak boleh dalam penegakan hukum hanya untuk kepentingan politik tertentu.

"Nggak boleh dilakukan pelanggaran, apalagi hukum hanya ditegakkan untuk kepentingan politik tertentu, itu nggak boleh," ujar Hasto.

Karena itu PDIP menyarankan jabatan Jaksa Agung diisi oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan politik tertentu.

"Karena itu, seluruh upaya di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka-mereka yang punya tanggung jawab dalam menegakkan hukum tanpa intervensi politik kekuasaan pihak tertentu," pungkas Hasto.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

vidio.com

2 dari 2 halaman

Incar Jaksa Agung

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan, partainya tetap mengincar posisi Jaksa Agung untuk ditempati kader Nasdem. Dia beralasan, banyak partai di internal koalisi yang juga mengincar posisi tersebut.

"Bukan tidak ada hubungan dengan mempertahankan atau tidak mempertahankan, tetapi yang jelas karena semua melirik, maka Nasdem tetap melirik. Boleh kan?" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Saat ini, kursi Jaksa Agung ditempati oleh M Prasetyo yang pernah menjadi anggota DPR dari Nasdem. Taufiqulhadi mengatakan meski semua partai incar posisi tersebut, keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi apakah bakal tetap mempertahankan Prasetyo.

"Semua partai boleh melirik posisi tersebut, tetapi keputusan akhir pada Presiden, pada Pak Jokowi," ucapnya.

Taufiqulhadi mengatakan, Jaksa Agung adalah pengacara negara dan butuh kader terbaik untuk menduduki posisi tersebut. Nasdem, kata dia, memiliki kader terbaik yang siap untuk mengisi posisi tersebut.

"Karena itu dia tentu saja orang-orang yang sangat baik. Apakah ada, menurut saya di Nasdem pasti ada," kata dia.

Taufiqulhadi juga menampik anggapan bahwa posisi Jaksa Agung tidak bisa diisi kalangan partai politik. Banyak yang mendesak Jokowi memilih orang di luar partai untuk pimpinan Korps Adhyaksa.

Ia menilai, Jaksa Agung adalah jabatan politik. Taufiqulhadi mencontohkan, kursi menteri keuangan yang dijabat profesional juga merupakan jabatan politik. Tetapi tidak ditolak partai. Begitu sebaliknya, posisi itu juga bisa diisi oleh kader partai.

"Jaksa Agung itu jabatan politik, boleh diincar," tegasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com