Berkas Tak Lengkap, Sidang Gugatan Polusi Udara Jakarta Ditunda

Liputan6.com, Jakarta - Sidang gugatan perdata atas polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda. Majelis Hakim Saifudin Zuhri mengatakan, sidang ditunda hingga 3 minggu ke depan.

Hakim Saifudin meminta, kepada seluruh pihak baik penggugat maupun tergugat untuk melengkapi berkas gugatan.

"Karena kurangnya formalitas maka sidang kita tunda 3 minggu. Jadi kembali sidang pada 22 Agustus," ujar Saifudin, Kamis (1/7/2019).

Selain belum lengkapnya berkas gugatan, penundaan juga dilakukan karena perwakilan dari masing-masing tergugat tidak hadir dalam sidang. Satu di antaranya perwakilan dari Gubernur Banten.

Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam tim advokasi gerakan Ibu Kota mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk menghadiri sidang perdana gugatan perdata atas polusi udara di Jakarta.

Seorang penggungat, Melanie Soebono mengatakan, segala berkas gugatan sudah dipersiapkan secara matang.

Ia meyakini, upaya jalur hukum dengan menggugat pemerintah sudah tepat. Pegiat sosial itu menuntut pemerintah menjamin warganya mendapatkan hak dasar sebagai manusia, yakni udara bersih untuk bernafas.

"Enggak ada yang lebih mendasar dari semua isu kemanusiaan dari kita, bernafas. Data kita sudah cukup baik dan lengkap dan jelas kita lihat saja," ujar Melanie, Kamis (1/8/2019).

Melanie mengingatkan, agar pemerintah tidak abai terhadap kualitas hidup warganya. Sebab, kualitas udara di Jakarta sudah tidak sehat, bahkan menimbulkan gangguan kesehatan jika hal ini terus dibiarkan.

"Agar pemerintah menyadari bahwa dia perlu masyarakat yang hidup bukan yang mati, jadi kita hidup perlu bernafas, biarkan kita bernafas," ucapnya.

Senada dengan Melanie, Nelson Nikodemus mengatakan, dampak buruk kualitas udara ibu kota sudah terlihat. Setidaknya 58,3 persen warga Jakarta menderita berbagai penyakit yang diakibatkan polusi udara.

"Tren ini terus meningkat setiap tahun-tahun yang menelan biaya pengobatan setidaknya Rp 51,2 triliun," kata Nelson.

Saksikan video pilihan berikut ini: