HEADLINE: Kisah Sukses Surabaya Kelola Sampah, Bagaimana Jakarta?

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyatakan, pengolahan sampah menjadi masalah karena DKI hanya bergantung pada satu tempat, yakni Bantar Gebang. Kondisi ini membuat DKI terikat dan kerap dipermainkan pemilik lahan.

"Ini sebenarnya bukan masalah anggaran atau apa, tapi memang karena kita terikat dengan Bantar Gebang," ujar Iman kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Itu sebabnya, pihaknya mendorong pembangunan pengelolahan sampah terpadu (ITF) dalam kota bisa segera dilakukan. Dia berharap empat ITF yang direncanakan tuntas pembangunannya pada 2022 nanti.

"Sekarang ITF sudah ground breaking dan lagi buat Perdanya. Ini bagus untuk antisipasi overload. Kita enggak mau terus menerus dipermainkan di Bantar Gebang," katanya.

Iman menilai, masalah sampah DKI saat ini merupakan limpahan gubernur sebelumnya. Menurut dia, gubernur saat ini, Anies Baswedan, sudah bekerja baik menangani masalah sampah.

Sementara itu, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Dwi Sawung menyatakan, Jakarta belum bisa bebas dari masalah sampah karena manajemen pengelolahan sampahnya belum efektif.

"Masih paradigma lama hanya mengumpulkan sampah kemudian diangkut ditimbun di suatu tempat. Dari tempat sampah dipindah ke Bantar Gebang," ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (1/8/2019).

Seharusnya, kata Sawung, dari awal sampah dipisahkan. "Sampah organik dikelola khusus kemudian didaur ulang. Beberapa kemasan dikembalikan ke produsennya, kalau enggak bisa diapa-apain baru dikirim ke TPA," katanya. 

Sawung menyebut, bank sampah yang ada di DKI saat ini jumlahnya masih sangat terbatas dan lebih bersifat sporadis, belum tersistem dengan baik. 

"Pelarangan sampah tertentu, plastik tertentu misalnya diperlukan. Kantong plastik dilarang, sedotan dilarang. Organik dipisahin organik, sisa makanan di komposin diangkut pada hari tertentu. Itu bisa mengurangi banyak banget," bebernya.

Walhi, sambung dia, sudah meminta pemerintah membuat kebijakan strategis pengelolahan sampah dan master plan pengelolahan sampah.

"Sampah mau kita apain diproyeksi dalam jangka 20 tahun ke depan. Terus diimplementasikan ke master plan. Fasilitas dan dukungan apa yang dibutuhkan itu harus disiapkan," jelasnya.

Sawung menambahkan, pihaknya tidak bisa menjadikan anggaran sebagai patokan berhasil tidaknya program pengelolahan sampah DKI. Angka Rp 3,7 triliun, diyakininya bukanlah anggaran keseluruhan untuk pengelolahan sampah.

"Ini bukan anggaran sampah saja, mungkin macam-macam isinya. Sampah sendiri enggak segitu. Lebih rendah," jelasnya.

Dia mengalkulasi anggaran sampah DKI adalah Rp 155 ribu x 7.000 ton x 365 hari.

"Sama bayar petugas atau macam-macamnya, mungkin jatuhnya sekitar Rp 1,3 atau Rp 1,4 triliun," katanya.

Dengan angka segitu, Jakarta diyakini belum bisa bebas dari masalah sampah.

Pemerintah Kota Surabaya menjadi contoh daerah yang sukses mengelola sampah, termasuk sampah plastik. Tak hanya di Indonesia tetapi juga dunia.

Pada 2016, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) mendapatkan apresiasi hingga diundang ke Inggris oleh Pangeran Charles terkait keberhasilannya dalam mengelola sampah plastik.

Kebijakan pengelolaan sampah plastik di Surabaya dinilai bisa jadi percontohan tingkat internasional.

Risma mengatakan, mengelola sampah di Surabaya bukan perkara mudah. Pemkot Surabaya butuh 20 tahun untuk membenahi masalah sampah karena dana terbatas. Selain itu, dibutuhkan kedisiplinan, seperti mengangkut sampah tepat waktu sehingga tidak menganggu masyarakat.

"Saya tahu betul tiap kali penjemputan sampah, semua wilayah dapat terpantau. Dari pukul berapa diambil, nama driver-nya, nopol angkutannya semua sudah terekam, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan," kata Risma, Surabaya, Rabu 31 Juli 2019.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga membangun rumah kompos di Surabaya. Saat ini ada 28 rumah kompos di Surabaya. Ditargetkan penambahan lima rumah kompos baru pada 2019.

Salah satu rumah kompos terbesar di Surabaya yaitu Rumah Kompos Wonorejo. Kompos yang diolah di sini berasal dari sampah pasar dan daun kering akibat perantingan. Setiap hari ada 10-15 ton sampah pasar yang masuk ke Rumah Kompos Wonorejo.

"Semua sampah pasar yang ada di Surabaya yaitu Pasar Keputran, Pasar Wonokromo, Pasar Soponyono, Pasar Pucang dikelola menjadi kompos di sini," ujarnya.

Mengutip Instagram @surabaya, dalam pembuatan kompos ini ada beberapa tahapan mulai dari perantingan, pembalikan kompos hingga pengayakan dan kompos siap digunakan. Setelah itu kompos akan didistribusikan ke seluruh taman di Surabaya, sesuai permintaan. Dari proses ini dapat hemat anggaran pemupukan hingga Rp 120 juta per tahun.

Pemkot Surabaya juga memanfaatkan sampah untuk menjadi listrik. Salah satunya membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Benowo. Proyek tersebut kerja sama antara Pemkot Surabaya dan PT Sumber Organik serta PT PLN Persero. Pada awal berdiri proyek pembangkit listrik tenaga sampah sekitar 2016 itu, hasil energi yang dihasilkan hanya sekitar 1-2 megawatt. Dari TPA Benowo mampu memproduksi listrik sehingga menjual ke PLN.

Pada 2019, PLTSa di TPA Benowo ditargetkan dapat meningkatkan hasil produksi menjadi 11 MW. Diharapkan peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampah itu dapat direalisasikan pada November 2019. Surabaya pun menjadi salah daerah di Indonesia yang sudah siap menghasilkan listrik dari sampah.

Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot melibatkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sampah. Salah satunya menumbuhkan kesadaran untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Pemkot juga juga membangun bank sampah di sejumlah kelurahan, RT dan RW.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka mengutip dari RKPD 2019,  pada 2016, jumlah penduduk Surabaya 3,30 juta dengan TPS 187 unit. Pada 2017, jumlah penduduk Surabaya mencapai 3,34 juta pada 2017 dengan jumlah TPS 187 unit. 

"Kami sediakan TPS 3R di lima wilayah Surabaya. Kami ada kerja sama dengan Prancis yang sediakan larva untuk menghancurkan sampah. Jadi sampah yang masuk TPA tersebut tidak banyak atau sudah berkurang," ujar Eri saat dihubungi Liputan6.com, Rabu, 31 Juli 2019. (Ein)