Politikus PDIP Ini Usulkan Jokowi Pilih Jaksa Agung dari Internal Kejaksaan

kejagung — Gedung Kejaksaan Agung Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Herman Hery menilai wajar jika publik mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menunjuk Jaksa Agung dari kalangan nonparpol.

Dia pun mendukung usulan agar Jaksa Agung tidak berafiliasi dengan partai politik.

"Saya sebagai politikus mendukung apa yang disampaikan masyarakat bahwa sebaiknya penegak hukum dalam hal ini Jaksa Agung atau penegak hukum manapun jangan berafiliasi dengan partai politik," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu ketika dihubungi, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Herman mengusulkan, sebaiknya Jaksa Agung dipilih dari internal Kejaksaan alias jaksa karir. Sebab, kata dia, Jaksa Agung harus memahami internal Kejaksaan.

"Sesuai pengalaman saya selama 15 tahun bermitra dengan Jaksa Agung, pertama saya usulkan ambil calon Jaksa Agung harus dari internal kejaksaan, jaksa karir," kata Herman.

2 dari 2 halaman

Ada Kelemahan dan Kelebihan

Ilustrasi Bursa Jaksa Agung. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)

Herman tak memungkiri ada kelemahan dan kelebihan memilih Jaksa Agung dari internal Kejaksaan. Di sini lah, kata dia, peran Presiden Jokowi diperlukan.

"Nah di sini tugas presiden, beliau ada cara menilai. Beliau punya narasumber untuk menilai. Beliau memiliki hak prerogatif untuk memilih orang yang dianggap cocok," pungkasnya.

Kursi Jaksa Agung saat ini diemban oleh M Prasetyo yang merupakan kader Nasdem. Prasetyo pernah menjadi anggota DPR dari Nasdem. Posisi tersebut kini dilirik partai politik tidak hanya Nasdem.

Bahas Peluang Investasi, CEO Apple Tim Cook Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
jaksa agung