Nasdem: Kalau Parpol Oposisi di Pemerintahan, Sama Saja Menipu Rakyat

Senyum Prabowo-Sandi Terima Putusan MK — Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) berjabat tangan dengan cawapres Sandiaga Uno dan koalisi Adil Makmur usai memberi ketarangan terkait hasil putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Kamis (27/6/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi menilai partai oposisi harus tetap berada di luar pemerintahan. Sebab kalau mereka di dalam pemerintahan, sama saja menipu rakyat.

"Harus ada partai koalisi yang memerintah, dan harus ada partai berada di luar. Karena kalau tidak, sama dengan menipu rakyat," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).

Taufiqulhadi mengatakan, partai oposisi yang pernah membuat narasi membenturkan masyarakat, harus bertanggungjawab. Dengan cara tetap menjadi oposisi.

"Mereka yang telah memproduksi narasi mengerikan itu bertanggung jawab berada di luar," ucapnya.

Nasdem menyarankan partai yang pernah tidak setuju dengan Presiden Joko Widodo supaya tetap di luar pemerintahan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Selain itu, Prabowo juga mengakhiri tugas Badan Pemenangan Nasional menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan mereka.

2 dari 2 halaman

Rugikan Rakyat

koalisi — Para sekjen parpol Koalisi Adil dan Makmur di kediaman Prabowo, Jakarta, Jumat (28/6/2019). (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

"Kalau tidak, yang rugi siapa? Ya rakyat. Apakah semuanya ada di dalam kekuasaan kan tidak," ujar Taufiqulhadi.

Sebelumnya, isu oposisi bergabung menyeruak setelah Pilpres 2019 usai. Partai Gerindra yang diisukan bergabung dalam pemerintahan Jokowi karena dua kali pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Pertama dengan Jokowi. Kedua dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com