Sukses

Aktivis Muda Pendukung Airlangga Menolak Munas Golkar Dipercepat

Dia pun meyakini, Airlangga mendapatkan restu dari Istana atau Presiden Joko Widodo.

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar Rudolfus Jack Paskalis menepis anggapan bahwa ketua umum partai berlambang pohon beringin itu telah gagal dalam memimpin.

"Kalau ada opini yang mengatakan bahwa Pak Airlangga Hartarto ini gagal memimpin Golkar pada kontestasi Pileg dan Pilpres 2019, maka itu hoaks," kata Jack di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Dia menegaskan, alasannya adalah Airlangga mampu membuat Golkar di posisi kedua dalam Pemilu 2019. Selain itu, dirinya mengklaim Airlangga sudah didukung DPD II Golkar dalam Munas Golkar mendatang untuk dipilih kembali menjadi Ketum Golkar.

"Itu sudah 85 persen menyatakan dukungan secara tertulis, di atas meterai buat Pak Airlangga Hartarto," tegas Jack.

Dia pun meyakini, Airlangga mendapatkan restu dari Istana atau Presiden Joko Widodo. Karena itu, pihaknya mendukung Menteri Perindustrian tersebut kembali menjadi Ketum Golkar.

"Bicara politik ini kan kita harus pandai-pandai juga membaca angin dan tanda-tanda zaman. Kenapa kami mengambil sikap politik mendukung Pak Airlangga? Ini karena tidak lain kami membaca ada sinyal politik. Golkar ini tidak bisa lepas dari restu yang namanya Istana," ungkap Jack.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Menolak Munas Dipercepat

Dia juga angkat bicara soal desakan percepatan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Menurutnya itu tidak konstitusional.

"Munas 2019 secara konstitusional akan dilaksanakan Desember 2019, sehingga kalau ada pihak yang dengan alasan tertentu mendorong percepatan Munas bagi kami itu tidak berdasarkan konstitusi," jelas Jack.

Dia menjelaskan, Munas merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi terkait situasi ataupun kondisi partai politik termasuk suksesi kepemimpinan Partai Golkar.

"Penyelenggaraan Munas harus berdasarkan ketentuan yang berlaku," pungkas dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.