JK Ungkap 2 Hal yang Bakal Jadi Masalah Bila Ibu Kota Dipindah ke Kalimantan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah sudah menyetuji perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimatan.

Namun demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perpidahan tersebut memiliki banyak pertimbangan.

Profil Putri Isnari, Penyanyi Jebolan Dangdut Academy yang Segera Dipersunting Pengusaha Kalimantan
Sambut Mudik Lebaran, Pertamina Tambahan Pasokan Avtur 22 Persen di Kalimantan Timur
BI Gandeng TPID Kalimantan Perkuat Pasokan Pangan Ramadhan dan Lebaran

"Pertama, Kalimantan lahannya luas. kalau di Jawa mendapat lahan besar kan sudah tidak ada lagi. tanahnya luas dan berada agak di tengah, kalau yang ditengah itu Mamuju,'' ujar JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (30/7/2019).

JK menjelaskan jika pulau Kalimantan telah dipastikan menjadi wilayah ibu kota, satu hal yang dapat menjadi hambatan yaitu persoalan kebakaran hutan dan banyaknya lahan bekas pertambangan.

"Di Kalimantan lahan gambut banyak bisa terbakar, di Kalimantan Timur banyak bekas lubang tambang. Jadi semua harus dipilih dengan betul. Tapi ini memakan tempo panjang,'' lanjut JK.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Jokowi meninjau calon lokasi ibu kota baru di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jokowi menilai lokasi ini pas karena diapit dua bandara dan pelabuhan hingga biaya pemindahan akan lebih hemat.

2 dari 2 halaman

Perencanaan Matang

Menurut dia, tidak mudah memindahkan ibu kota. Yang paling penting adalah perencanaan. Dimulai dari proses memilih, menentukan, hingga perencanaan.

''Iya masih tahap kajian,'' kata JK.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru Indonesia.

"Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan ibu kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata di Jakarta.