PDIP Beber Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Jadi Calon Ketua MPR

Ahmad Basarah: Kemajemukan takdir Tuhan bagi bangsa Indonesia. (foto: dok. MPR)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal perebutan kursi MPR. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah memprediksi bakal ada 2 paket pembagian kursi.

"Bisa ada satu paket atau paling banyak ada 2 paket. Kalau 1 paket berarti aklamasi. Yang ideal itu karena MPR adalah lembaga majelis, maka yang ideal pemilihan pimpinan MPR harus dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah mufakat," ucap Wakil Sekretaris Jenderal Ahmad Basarah di kantor PA GMNI, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Dia menuturkan, yang dibutuhkan saat ini adalah ketua yang bisa memastikan kinerja MPR 5 tahun ke depan. Misalnya, rencana amandemen terbatas UUD 1945 khusus untuk memberi wewenang MPR menetapkan GBHN.

"Agenda kedua, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, agar dapat memandu lembaga lain untuk mencapai tujuan negara bersama-sama. Ketiga, agenda MPR untuk menjadi mitra kerja BPIP. Yang mana tugas sosialisasi dan pembangunan ideologi bangsa itu tidak bisa dilakukan oleh satu cabang kekuasaan saja, antara oleh BPIP saja atau MPR saja. Kedua lembaga harus dipastikan bisa bersinergi, bekerja sama, agar ada kesamaan persepsi," jelas Basarah.

Selain itu, kata pria yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR ini, memastikan mental ideologi bangsa, kemudian memastikan sistem presidensial berjalan efektif.

Basarah menegaskan, sikap partainya, lebih fokus pada memastikan agenda MPR lima tahun ke depan.

"Namun, jika agenda strategis yang kami usulkan itu tidak diterima oleh partai-partai politik lain, mungkin dengan sangat terpaksa PDI Perjuangan akan memperjuangkan kadernya untuk menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi itu adalah opsi terakhir ketika tawaran agenda strategis ini tidak mendapat respon yang positif atau tidak memiliki kepastian," ungkap Basarah.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Usai Pilpres 2019, partai koalisi pendukung Jokowi mulai kasak-kusuk membicarakan pembagian kursi para menteri. Tercatat ada sembilan partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi pada Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Jangan Hanya untuk Kekuasaan

Dia meminta, jangan kursi Ketua MPR ini diperebutkan, hanya semata-mata untuk kekuasaan politik.

"Jangan, seakan-akan pimpinan MPR sebagai lahan perebutan jabatan kekuasaan politik. kita harus melihat kepentingan yang lebih besar, bahwa bangsa dan negara yang begitu besar dan kompleks permasalahannya ini harus diselesaikan permasalahan dari hulunya," ujar Basarah.

Dia tak menampik, bahwa memang ada pembicaraan yang bersifat informal untuk paket pimpinan MPR ini.

"Tapi, pengerucutan ada di level ketua umum, nanti mengenai formasi dan agenda-agenda itu akan disepakati pada forum pertemuan antar ketua umum partai politik," pungkasnya.