Redupnya Bintang di Pundak Irjen Djoko Susilo; Harta, Tahta, Wanita

Liputan6.com, Jakarta - Suasana Jakarta, Selasa 31 Agustus 2012, riuh. Beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan 'disandera' oleh beberapa petugas kepolisian di Markas Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Jl MT Haryono, Cawang, Jakarta Selatan. Tim Antirasuh mencari bukti penyidikan dugaan korupsi Simulator SIM yang membelit jenderal bintang dua dan pimpinan Korlantas saat itu, Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Penggeledahan dilakukan KPK sejak Senin 30 Agustus 2012 sekitar pukul 22.00 WIB. Saat akan keluar gerbang mobil yang membawa delapan penyidik KPK dan dokumen barang bukti hasil penyidikan tidak diizinkan keluar oleh petugas yang berjaga.

Petugas jaga juga tidak memberikan alasan jelas terkait pelarangan itu. Alhasil, kedelapan penyidik pun terpaksa pindah ke mobil lain yang berada di luar Kompleks Korlantas.

Dua kendaraan itu pun kembali ke tempat parkir. Satu jam kemudian, petugas baru memperbolehkan 10 mobil KPK yang membawa dokumen hasil penggeledahan meninggalkan gedung Korlantas.

Penggeledahan dipimpin langsung penyidik KPK yang berasal dari korps kepolisian, Novel Baswedan. Saat itu, Novel berpangkat Komisaris Polisi. Akibat 'aksinya' itu, Novel yang saat itu berpangkat Komisaris Polisi harus berurusan dengan instansi asalnya, Polri.

Bahkan, sejumlah penyidik Polda Bengkulu berusaha menangkap Novel di KPK. Novel dituduh melakukan pelanggaran yakni melakukan penganiayaan terhadap tersangka saat bertugas di Polda Bengkulu.

Kasus Novel itu pun harus ditengahi Presiden SBY. Presiden menilai kasus yang diduga melibatkan Novel haruslah diusut tuntas. Namun, pengusutan harus berangkat dari niat baik. Bukan karena Novel pernah menggeledah Korlantas Mabes Polri.

Kasus simulator SIM ini juga berbuntut dengan penarikan sejumlah penyidik Polri yang ditugaskan di KPK. Tidak sampai di situ, hubungan kedua instansi penegakan hukum ini pun memanas. Terlebih, keduanya saling berebut menangani kasus yang sempat menyedot perhatian masyarakat tersebut. Selain Irjen Djoko, KPK menyeret Wakil Korlantas Brigjen Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukoco S Bambang selaku swasta dalam kasus tersebut.

"Perlu dijelaskan bahwa KPK sejak 27 Juli 2012 meningkatkan penyelidikan ke penyidikan dengan tersangka DS (Djoko Susilo) pernah menjabat sebagai Dirlantas (Korlantas)," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Selasa (31/7/2012).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar.

Di tengah polemik itu, pihak Mabes Polri mengaku tetap memeriksa para tersangka yang kini mendekam di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. 

Ketua DPP Partai Hanura Yuddi Chrisnandi meminta presiden harus turun tangan agar kisruh penanganan kasus itu tidak berlarut-larut.

"Sebagaimana kebanyakan masyarakat, kami ingin Presiden tidak berpangku tangan. Gampang saja. Tinggal perintahkan Kapolri untuk meninggalkan kasus ini dan selesai," kata Yuddi.

Pengamat hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra juga meminta ketegasan Presiden SBY menyelesaikan kisruh KPK-Polri ini.

"Kedua instiitusi ini sebaiknya duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Presiden juga menengahi," ujar dia.

Irjen Djoko dijerat Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Perbuatan Djoko diduga menimbulkan kerugian negara hingga puluhan miliar. "Detail materi tentu tidak bisa dijelaskan," tambah Johan.

Lima bulan berjalan, Januari 2013, KPK menjerat kejahatan cuci uang dengan pidana pokok korupsi kepada Irjen Djoko. Dari situlah harta benda serta kehidupan pribadi Irjen Djoko terkuak, termasuk koleksi keris dan istri mudanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: