PDIP: Dalam Rekonsiliasi Tidak Bicara Persentase

5 Perintah Megawati ke Kader PDIP Jelang Pencoblosan — Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan terkait Pemilu 2019 saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (16/4). Keempat, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk siapkan posko dapur umum dan jaga TPS dengan baju putih. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara terkait pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, soal pembagian porsi kekuasaan menjadi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi.

"Kita tidak berbicara berapa persentasenya. Kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi menjadi pembantu daripada presiden di dalam menjalankan visi misi presiden," ujar Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7) malam.

Hasto menegaskan, penyusunan formasi kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Dia juga mengatakan, tak ada konsep pembagian jatah dalam konsitusi.

"Kita bernegara berdasarkan konstitusi tidak ada jatah-jatah menteri dengan pengertian itu hak prerogatif sepenuhnya. Partai boleh mengusulkan tetapi presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas," ujar Sekjen PDIP ini.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengeluarkan syarat agar kubu Prabowo-Sandiaga rekonsiliasi dengan kubu Jokowi. Salah satu syarat yang diajukan adalah membagi kekuasaan dengan konsep 55:45. Jika tidak, partai pendukung Prabowo-Sandiaga akan berada di luar pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini balik kanan, sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ujar Amien di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2019.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Hasto Kristiyanto mengisahkan dialog antara Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada saat Idul Adha

2 dari 2 halaman

Kabinet Dibahas Usai Kongres?

PDIP Gelar Rakornas — Sekjen PDIP Hasto Kristyanto bersama Wasekjen Eriko Sotarduga saat Rakornas pemenangan Pileg dan Pilpres 2019 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (1/12). Rakornas mengambil tema 'Berjuang Untuk Kesejahteraan Rakyat'. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi sinyal, komposisi penyusunan kabinet Jokowi-Ma'ruf dibicarakan setelah partainya melakukan kongres. Sebab, kongres merupakan wadah PDIP mengonsolidasikan kepentingan partai, termasuk penentuan kabinet.

"Bagi PDIP kongres merupakan momentum sangat penting dan strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, sinkronisasi, dari seluruh program partai agar PDIP benar-benar dapat hadir sebagai partai yang mengawal pemerintahan Pak Jokowi dan Maruf Amin," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat Pusat, Sabtu malam 20 Juli 2019.

"Karena itulah segala prioritas kongres terlebih dahulu, maka momentum pelaksanaan kongres ini juga berbicara tentang struktur kabinet yang menjabarkan konsepsi Bung Karno tentang trisakti," sambungnya.

Selain itu, Hasto menegaskan, pihaknya tak berbicara soal gemuk atau kurusnya koalisi. Namun, koalisi harus berdedikasi pada peningkatan sistem presidensial agar makin efektif.

Kemudian, pihaknya mengedepankan tentang bagaimana konsolidasi ideologi, agar pancasila betul-betul menjadi dasar dan dan tujuan bernegara.

"Koalisi juga dimaksudkan juga berpijak kepada sejarah pembentukan bangsa ini. Jadi ketika muhammadiyah, NU, PNI, TNI-Polri, berjuang bersama-sama membentuk republik, maka didalam membangun koalisi ini kita juga melihat elemen-elemen pembentuk dari negara dan bangsa Indonesia itu," tandas Hasto.

PDIP akan menggelar Kongres V untuk memilih ketua umum pada 8 Agustus 2019. Kongres tersebut dipercepat dari sedianya digelar pada 2020.