Sekjen PAN: Di Luar Pemerintahan, Kita Sesak Napas

Usai Putusan MK, Prabowo Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi di Kertanegara — Sekjen PAN Eddy Soeparno memberi keterangan saat tiba di rumah Prabowo Subianto di Kertangara, Jakarta, Jumat (28/6/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, jika berdasarkan sejarahnya partainya selalu berada di dalam pemerintahan. Baru saat 2019, pihaknya memilih menjadi oposisi.

"Memang kalau kita lihat saat ini, kita bicara historis, dari berdirinya PAN sampai dengan tahun 2018 kemarin, PAN itu belum pernah berada dalam oposisi. Hanya di tahun 2019, pemilu, PAN pertama kali berada di luar pemerintahan," kata Eddy di kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Menurut pandangan pribadinya, berada di luar pemerintahan, kurang hampir setahun, merasa sesak nafas.

"Saya kira itu, baru kita merasakan di luar pemerintah seperti apa. Kalau ditanya pandangan pribadi ketika itu selama 10 bulan, kita berada di luar pemerintahan, ya pendapat pribadi saya, sesak nafas. Bukan berarti karena kita sesak nafas patah semangat. Tidak bisa menunjukkan jati diri dan identitas partai," jelas Eddy.

Karenanya, semuanya soal sikap politik PAN akan disampaikan dalam Rakernas ke depan, yang tak lama lagi akan dilaksanakan.

"Apapun yang kita akan putuskan besok dan opsinya saya kira sudah jelas. Berada di oposisi yang tidak bergabung dengan pemerintah, bergabung dengan pemerintah, atau kita berada di tengah-tengah konstruktif kritis," pungkasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Usai Pilpres 2019, partai koalisi pendukung Jokowi mulai kasak-kusuk membicarakan pembagian kursi para menteri. Tercatat ada sembilan partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi pada Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Tak Akan Minta Jatah menteri

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya tidak akan meminta jatah kursi menteri pada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Meminta jatah kursi menteri pada presiden, kata dia, tidak sesuai dengan aturan konstitusi.

"Ini kan MPR, MPR itu mengerti aturan ya. termasuk kami juga justru engga boleh minta-minta itu," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Zulkifli menjelaskan, dalam konstitusi kedaulatan ada ditangan rakyat. Tetapi kedaluatan itu sudah diserahkan melalui mandat ke Jokowi.

"Kalau menurut ketentuan konstitusi itu yang berdaulat itu rakyat, rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada Pak presiden terpilih Pak Jokowi. Itu sepenuhnya hak presiden," ungkapnya.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya belum mendapatkan tawaran posisi menteri dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, PAN juga tidak dalam posisi meminta-minta jabatan.