Formappi Minta Jokowi-Ma'ruf Libatkan Masyarakat Saat Susun Kabinet

Diskusi Menuntut KPU Ungkap Sedot Data Pemilu 2014 — Jeirry Sumampow (kanan) saat diskusi menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) ungkap sedot data pemilu 2014 dan menolak kenaikan dana kehormatan KPU, Jakarta, Senin (13/4/2015). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menyampaikan bahwa ia dan kawan-kawannya dalam Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) akan mengusulkan nama-nama anggota kabinet bagi pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Formappi akan rilis nama-nama bagi kabinet Jokowi-Maruf," kata Jeirry dalam acara diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2019).

Menurutnya hal itu dirasa perlu guna memberikan referensi bagi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Maruf Amin dalam menyusun pemerintahannya. Nama-nama yang diusulkan pun, terang Jeirry, diharapkan bisa mendapat koreksi dari publik.

Hal itu dianggap Jeirry sebagai langkah yang baik guna menampung aspirasi rakyat. Karena menurutnya, presiden mesti ikut sertakan rakyat dalam penentuan kabinetnya.

"Kita mendorong presiden libatkan masyarakat dalam perancangan kabinet," ungkap Jeirry.

Bahkan lebih jauh, Jeirry menyampaikan, pihaknya akan membuka klinik konsultasi bagi masyarakat yang punya usulan nama-nama yang semestinya duduk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Kita ingin menegaskan bahwa urusan kabinet ini bukan semata-mata urusan elit atau presiden sendiri," tegasnya.

"Kita berharap ini didengar presiden juga. Komposisinya mesti proporsional," imbuh Jeirry.

Sementara, Direktur The Indonesia Institute Adinda T Muchtar berharap dalam kabinetnya, Jokowi-Ma'ruf tidak bias gender. Menurut Adinda, representasi perempuan mesti proporsional dalam kabinet Jokowi Jilid II itu.

"Perhatikan juga persentase gender. Buat saya lebih banyak juga partisipasi perempuan sangat penting," ucap Adinda.

Selain itu, kata Adinda, Jokowi-Maruf juga perlu melibatkan KPK dan PPATK.

"Perlu juga dilibatkan komisi-komisi yang ada, misalnya KPK, PPATK, dan sebagainya," saran Adinda.

Sementara yang paling penting, kata Adinda, ialah presiden harus memastikan bahwa para anggota kabinetnya satu visi dengannya. Kalau tidak, kata dia, maka akan menghambat upaya presiden untuk menjalankan program-programnya. Padahal program kerja sendiri disusun berdasarkan visi misi presiden.

"Bagaimana secara ideologis orang tidak bisa bekerja sama. Sementara kita punya visi seperti itu kita punya masalah serius terkait radikalisme dan penegakan hukum dan HAM " kata Adinda.

Adinda menilai bahwa seharusnya sikap sensitif HAM harus ada dalam anggota kabinet Jokowi-Maruf kelak.

"Ini sangat relevan dengan program Jokowi tentang reformasi birokrasi. Kalau ini juga tidak terefleksi (di kabin), maka tidak heran nantinya orang akan mengkritik bahwa visinya itu tidak konsisten," tegasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Usai Pilpres 2019, partai koalisi pendukung Jokowi mulai kasak-kusuk membicarakan pembagian kursi para menteri. Tercatat ada sembilan partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi pada Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Minta Partai Lebih Terbuka

Direktur DIKSI Indonesia, Sebastian Salang, meminta supaya partai-partai tersebut bukan hanya meminta jatah, melainkan pula mengajukan nama-nama calonnya.

"Idealnya partai-partai politik itu menyampaikan usulan kader-kader terbaiknya secara terbuka," kata Sebastian.

Menurut Sebastian, hal itu harus dilakukan karena beberapa hal. Salah satunya adalah supaya masyarakat bisa menilai siapa saja nama-nama kader yang diusulkan oleh partai koalisi tersebut.

"Tentu saja dengan pilihan-pilihan, bukan hanya satu harus jadi," ucapnya.

Alasan yang kedua, lanjut Sebastian, supaya publik bisa mengoreksi apakah calon yang diajukan berkompeten dan mumpuni.

"Track recordnya bagaimana, integritasnya gimana, kemampuannya bagaimana, keberaniannya untuk mengeksekusi kebijakan bagaimana. Itu harus dinilai semuanya," kata Sebastian.

Namun menurutnya, selama ini para parpol justru terlihat enggan untuk melakukan itu. Sebastian merasa parpol-parpol tersebut cenderung bersikap malu-malu kucing. Di satu sisi para partai itu meminta jatah, kata Sebastian, namun di sisi lain mereka enggan membuka nama-namanya ke publik.

"Mereka mau, tapi malu untuk menyampaikan 'kami punya calon'," pukas Sebastian.