Surya Paloh Mengaku Tak Ingin Ngotot Pertahankan Kursi Jaksa Agung

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya tak ngotot mempertahankan posisi Jaksa Agung di periode pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Paloh menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi sebagai Presiden.

"Sama sekali bukan mempertahankan, atau meminta kembali. Iya enggak? Jadi kebijakan presiden secara totalitas mendapatkan dukungan dari Nasdem," ujar Surya Paloh di Akademi Bela Negara NasDem Pancoran Jakarta Selatan, Selasa 16 Juli 2019.

Dia menyatakan bahwa sejak awal Partai Nasdem telah berkomitmen mendukung Jokowi, tanpa syarat. Menurut Paloh, baik posisi Jaksa Agung ataupun menteri lainnya adalah kewenangan Jokowi.

"Kalau pun itu menyangkut masalah subyektifitas, Nasdem misalnya terhadap kader-kadernya dalam pemerintahan, kita serahkan kepada Pak Jokowi. Enggak usah sungkan-sungkan, Nasdem kalau memang dianggap ada, perlu dalam pemerintahannya ya siapa yang diperlukan, Nasdem akan (siap)," jelasnya.

Begitu pun dengan kursi menteri. Surya Paloh mengaku partainya menyerahkan pemilihan menteri untuk kabinet pemerintah selanjutnya kepada Jokowi. Dia mengkalim belum menyodorkan nama menteri kepada Jokowi.

"Enggak ada target (kursi menteri). Jadinya karena konsekuensi dan statement seperti itu. Enggak ada target apa-apa," ucap Paloh.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate memberikan sinyal pihaknya kembali menginginkan kursi Jaksa Agung yang saat ini dipegang H.M Prasetyo. Di mana Prasetyo merupakan kader partai yang dipimpin Surya Paloh.

Johnny mengatakan, akan bagus jika Presiden Joko Widodo kembali memercayakan posisi tersebut kepada Partai Nasdem.

"Jaksa Agung bapak Presiden yang tentukan. Kalau masih percayakan kepada kader Nasdem tentu baik bagi kami, karena kaderisasi di Nasdem berjalan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2019).

Dia mengungkapkan, penilaian terhadap kinerja Jaksa Agung tentu dilakukan langsung oleh Jokowi, tanpa mendengar komentar orang lain. Sehingga, Johnny menambahkan, orang yang kerap berkomentar buruk terhadap kinerja Jaksa Agung adalah pihak yang bermasalah di Kejaksaan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Usai Pilpres 2019, partai koalisi pendukung Jokowi mulai kasak-kusuk membicarakan pembagian kursi para menteri. Tercatat ada sembilan partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi pada Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

Kursi MPR

Sementara, Surya Paloh juga menanggapi Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang mengincar kursi Ketua MPR. Dia menilai pria yang akrab disapa Cak Imin itu memang selalu merasa paling pantas.

"Adek saya itu (Cak Imin) memang dia selalu merasa dia yang paling pantas dan saya hormati itu. Saya hormati. Jadi enggak ada yang salah," ujar Surya Paloh.

Kendati begitu, dia tak mempermasalahkan Cak Imin yang berambisi menjadi Ketua MPR. Hanya saja, kata Paloh, perlu dilakukan pembicaraan lebih lanjut antar partai terkait posisi Ketua MPR.

"Biasa adik lebih gesit dari kakak. Sebagai kakak kadang-kadang saya enggak segesit adik," imbuhnya.

Paloh menegaskan bahwa partainya tak menginginkan dan mengincar posisi Ketua MPR. Dia menyadari Partai Nasdem bukanlah pemenang dalam Pemilu 2019.

"Nasdem itu harus tahu diri dia. Jangan, sudah tahu bukan parpol pemenang, bukan juga pemenang kedua masih juga kepengen ketua MPR," kata Paloh.

Bos Media Group itu mengaku heran banyak pihak yang terlalu berambisi terhadap suatu jabatan. Melihat perolehan suara dalam Pemilu 2019, Paloh menilai Nasdem sudah cukup menduduki unsur pimpinan MPR ataupun DPR.

"Sudah cukup dia (Nasdem) unsur pimpinan, dia sudah bagus berjuang lagi supaya dia jadi pimpinan ketua," ucap dia.