Ulama Kota Tangerang Minta Kemenkumham Beri Kejelasan Tanah Gedung MUI

Seperti diketahui, polemik pengelolaan tanah antara Kemenkumham dengan Pemkot Tangerang sudab berlangsung lama. Bahkan semenjak kepemimpinan wali kota terdahulu, 2 periode sebelumnya.

Karena berkepanjangan ini, Wali Kota saat ini, Arief R Wismansyah, menginginkan kejelasan untuk kepentingan bersama. "Untuk masyarakat Kota Tangerang," ujar Arief.

Padahal secara total, Kemenkumham memiliki 181 hektar tanah di Kota Tangerang, namun saat ini tersisa 30 persen lagi yang belum terbangun. Arief pun sempat meminta sebagiannya untuk dibangun Fasos Fasum untuk seluruh masyarakat.

Meskipun Wali Kota memastikan jika mulai hari ini layanan angkut sampah dan penerangan jalan umum di pemukiman Kemenkumham kembali normal. Artinya surat edaran yang dikeluarkan dibatalkan, hanya saja berlaku bagi kantor-kantor pelayanan Kemenkumham dan juga lima Lapas.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menuturkan, upaya untuk mengurus penyerahan aset Kemenkumham kepada Pemkot sudah dilakukan sejak tahun 2014 bahkan jauh sebelum itu, termasuk aset Kantor MUI. Upaya mengirim surat sudah dilakukan belasan kali, termasuk ke Presiden Joko Widodo ketika itu.

Hingga akhirnya pernah ada pertemuan dengan dihadiri dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Namun, tak menemui hasil hingga akhirnya kini tak menemui kejelasan.

Ditegaskan Wali Kota juga hubungan antara Pemkot dengan Kemenkumham berjalan baik dan tak ada masalah. Hanya saja, rencana pembangunan yang dilakukan Kemenkumham harus sesuai dengan rencana yang ada di Pemkot sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. "Selama ini kami layani warga di pemukiman Kemenkumham. Banyak sudah fasilitas dibangun. Kami hanya ingin agar aset yang ada dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan banyak pihak," papar Arief.