Jokowi Tegur Menteri Siti Nurbaya dan Sofyan Djalil soal Lamanya Perizinan

Oleh Lizsa Egeham pada 08 Jul 2019, 16:21 WIB
Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Jokowi menilai, para investor masih mengalami kesulitan mendapatkan perizinan lahan di tingkat kementerian. Padahal, dirinya telah berkali-kali meminta agar kementerian dan lembaga terkait merampingkan perizinan, terlebih jika produknya akan diekspor.

"Dari Kementerian Kehutanan misalnya, masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak Wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan, tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.

Selain di Kementerian Kehutanan, Jokowi menyebut lambatnya penanganan izin juga terjadi pada Kementerian Kementerian ATR/BPN. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lalu menceritakan banyaknya investor di sektor perhotelan banyak mengeluh saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara.

"Urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari Menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ujar dia.

"Semua hal seperti ini, kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi, ya sampai kapan pun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," imbuh Jokowi.

 

2 of 3

Tegur Jonan dan Rini

Jokowi Pimpin Ratas Bahas Pemindahan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Rencana pemindahan ibu kota dilakukan demi mengurangi tingkat kepadatangan yang sudah membludak di Jakarta. (Liputan6.com/HO/Radi)

Sebelumnya, Jokowi juga menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai 2,09 miliar dolar AS pada Mei 2019. Dia meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

"Hati-hati di migas pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena ratenya yang paling banyak ada di situ," ujar dia.

Kendati begitu, Jokowi menilai masih ada peluang untuk meningkatkan ekspor ditengah-tengah perang dagang Amerika-China. Menurut dia, perang dagang tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menaikkan kapasitas dari pabrik dan industri yang ada.

"Saya sampaikan maupun pasar-pasar yang baru, sekali lagi ini peluang, tekstil itu peluang. Gede-gede sekali furniture itu peluang," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓