KPK Klarifikasi LHKPN 37 Pejabat Pemprov Jawa Timur

Pelaporan LHKPN 2018 oleh KPK — Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Plt Direktur LHKPN KPK Kunto Ariawan dan jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers LHKPN 2018 terhadap para pejabat di gedung KPK Jakarta, Senin (14/01). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan dari 37 penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Pejabat itu mulai dari bupati hingga kepala dinas.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, kegiatan tersebut berlokasi di kantor Gubernur Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung selama lima hari dari 8 Juli hingga 12 Juli 2019.

Cegah Kemacetan, Pemprov Jatim Petakan Arus Kedatangan Wisatawan di Lokasi Wisata Malang Raya dan Bromo
Potensi Energi Baru Terbarukan di Jatim Sentuh 188.410 MW

"KPK secara regular melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal," kata Febri dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2019).

Dia mengharapkan, dengan kegiatan itu dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh para pejabat. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengklarifikasi LHKPN yang disampaikan ke KPK kepada pelapornya.

Febri mengatakan, hasil pemeriksaan itu akan dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan LHKPN jika ditemukan harta yang belum dilaporkan atau baru dimiliki penyelenggara negara.

"Setelah itu penyelenggara negara tersebut menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya," ucap dia.

Sementara itu, Febri menyebut, berdasarkan data 27 Juni 2019, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif terendah di Jawa Timur, yaitu Kota Blitar yang hanya mencapai 39,55 persen.

"Untuk LHKPN pejabat legislatif di Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lumajang menjadi yang terendah," jelas Jubir KPK.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK sejak tanggal 3 januari menerima laporan para calon Kepala Daerah. KPK membuka 10 loket untuk menerima laporan harta kekayaan bakal calon kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Jadwal Pemeriksaan

KPK Beri Keterangan Terkait Gratifikasi Proyek Tower BTS Bupati Mojokerto — Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan korupsi Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, Jakarta, Senin (30/4/). Dalam pengeledahan rumah Mustofa, KPK benyita sejumlah mobil dan uang sebesar 4 millyar. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Berikut jadwal pemeriksaan laporan kekayaan 37 pejabat Pemprov Jawa Timur:

- Senin, 8 Juli 2019

1.Bupati Lumajang, Thoriqul Haq

2.Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni

3.Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono

4.Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi

5.Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, Eri Susanto

6.Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik

7.Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Tutut Erliena

- Selasa, 9 Juli 2019

1.Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari

2.Bupati Blitar, Rijanto

3.Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron

4.Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono

5.Sekda Kabupaten Blitar, Totok Subihandono

6.Sekda Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljono

7.Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo, Prijono

8.Kadis Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina

9.Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono

- Rabu, 10 Juli 2019

1.Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas

2.Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto

3.Bupati Jember, Faida

4.Sekda Kabupaten Banyuwangi, Djadjat Sudrajat

5.Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah

6.Sekda Kabupaten Jember, Mirfano

7.Kaban PBD Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria

8.Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono

9.Kadis PUPR Kabupaten Trenggalek, Mohammad Sholeh

- Kamis, 11 Juli 2019

1.Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim

2.Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek, Mochamad Nur Arifin

3.Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi

4.Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto

5.Kadis DIKPORA Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto

6.Kadis Pendidikan Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo

7.Kadis Kesehatan Kabupaten Situbondo, Abu Bakar Abdi

8.Kadis PUPR Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo

9.Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman

- Jumat, 12 Juli 2019

1.Kadis PUPR Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo

2.Kadis Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumar Joko

3. Kadis PUPR Kabupaten Banyuwangi, Mujiono

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
LHKPN
Pemprov Jawa Timur