Saat Politikus PDIP Bicara Rekonsiliasi dan Jatah Menteri di Kabinet Baru Jokowi

Dalam diskusi tersebut, politikus PDIP ini juga bicara soal jatah menteri di periode kedua pemerintahan kedua Jokowi. Menurut Zuhair, PDIP siap untuk mengisi jabatan apapun.

Meski yakin kader PDIP akan mendapat jatah jabatan, namun hingga saat ini diakuinya PDIP belum membahas pengisian jabatan pemerintahan periode 2019-2024.

"Tidak etis PDIP bincangkan jatah-jatah menteri, karena tugas yang diemban lebih berat daripada bagi-bagi kekuasaan dan alhamdulillah kami sedang panen kader-kader terbaik di setiap lini, ekonomi, pertanian," ujar Zuhairi.

Disinggung sosok potensial PDIP yang akan menjabat jabatan tertentu, Zuhairi mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut. Dia menuturkan, memilih sosok untuk masuk ke pemerintahan adalah hak prerogatif presiden dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Presidennya kan dari PDIP, kami punya tanggung jawab besar. Kami percayakan presiden karena itu hak prerogatif, dan tentu ketua umum akan pilih kader-kader terbaiknya isi posisi kabinet," tukasnya.

Sementara, politikus Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, pihaknya santai menyambut pemerintahan kedua Jokowi. Diakuinya saat ini sikap Golkar menyerahkan sepenuhnya porsi jabatan kepada Jokowi sebagai Presiden.

Kendati demikian, dia meyakini Jokowi memiliki perhitungan detil dalam memilih pembantunya kelak.

"Kita santai-santai saja. Pada dasarnya Golkar akan ikut. Karena Pak Jokowi kan insinyur, jadi tentu punya hitungan yang presisi, biar presiden yang mengatur porsi Golkar," kata Meutya.

Reporter: Yunita Amalia 

Sumber: Merdeka