Disindir Menkumham soal Lahan Poltekip-Poltekim, Ini Respons Wali Kota Tangerang

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah angkat bicara terkait pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, yang menyebut pihaknya cari gara-gara karena mewacanakan lahan Kemenkumham yang menjadi lokasi Politeknik BPSDM Hukum dan HAM sebagai lahan pertanian.

"Saya sangat sedih, prihatin disatu sisi saya ikut memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan pemerintah pusat. Tapi di satu sisi saya seolah olah difitnah," ujar Wali Kota saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu 10 Juli 2019.

Arief menyebut ada miskomunikasi dari Kemenkumham terkait hal ini.

"Rasanya Pak Menteri harus mencari informasi lebih jauh lagi," ungkap Arief.

Menurutnya, justru Pemerintah Kota Tangerang memperjuangkan agar di Kota Tangerang sudah tidak ada plotingan untuk lahan pertanian termasuk lahan Kemenkumham sebagaimana draft Raperda RTRW yang kita usulkan.

"Yang menetapkan lahan itu menjadi lahan pertanian justru dari Kementerian Pertanian," sambungnya.

Oleh karena itu, Arief menyatakan dirinya belum bisa mengabulkan apa yang diinginkan Kemenkumham terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena masih terkendala landasan-landasan hukum yang belum selesai.

"Jadi mudah-mudahan dengan surat yang saya layangkan, nota keberatan saya, beliau bisa jauh lebih paham seperti apa kondisi ruwetnya urusan administarasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Saya bicara sebagai seorang Walikota yang terus berupaya hanya memikirkan yang terbaik untuk Kota Tangerang," tutup Arief.