MPR Minta Elite Politik Tenangkan Suasana Usai Sidang MK

Oleh Ika Defianti pada 28 Jun 2019, 19:03 WIB
Diperbarui 28 Jun 2019, 19:03 WIB
diskusi empat pilar MPR dengan tema Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca-Kontestasi Politik 2019.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota MPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengimbau agar presiden dan wakil presiden terpilih dapat melebur kembali polarisasi yang ada di masyarakat usai Pilpres 2019. Ini juga berlaku bagi elite politik lainnya.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi empat pilar MPR dengan tema Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca-Kontestasi Politik 2019.

"Kalau elite menyatu, maka gerakan akar rumput akan mengikuti. Elite harus menjadi penenang selesainya persidangan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Menurut dia, pelaksanaan pesta demokrasi beberapa waktu lalu menguras energi. Juga menimbulkan sedikit kegaduhan di media sosial karena penyebaran berita tidak benar atau hoaks.

Setelah presiden dan wakil presiden terpilih dikukuhkan, dia berharap ada oposisi sebagai pengontrol dan pengawas pemerintah.

"Harus ada oposisi, kontrol terhadap pemerintah sehingga kita bisa mencegah otoritas, kesewenang-wenangan," ucap Masinton.

Wakil Ketua Fraksi PPP MPR, Syaifullah Tamliha mengharapkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden baik nomor 01 dan 02 dapat menjadi negarawan usai Pilpres. Jika tidak, berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Kita khawatir perpecahan itu benrran terjadi. Kalau itu yang terjadi bangsa Indonesia berpotensi sebagai negara federasi," ucap Syaifullah.

 

2 dari 2 halaman

Indonesia Berani

20161031-Presiden Jokowi Temui Prabowo Subianto-Bogor
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk naik kuda di kediamannya di Hambalang, Bogor, Senin (31/10). Jokowi dan Prabowo usai melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pengamat Intelejen dan Terorisme, Wawan Hari Purwanto juga setuju jika sikap Prabowo Subianto dalam memberikan imbauan agar tidak ke gedung MK saat putusan sengketa Pilpres dibacakan merupakan bentuk negarawan.

"Kita belajar dari kejadian di Bawaslu mudarat semua. Dengan sistem sidang terbuka, transparan ketok palu, ada riak kecil itu hanya perlu waktu, negara kita pemaaf," kata Wawan.

Dia optimistis, dengan sikap ini, Bangsa Indonesia mampu mencapai Indonesia Emas 2045. Mengingat, lanjut dia, Indonesia telah masuk dalam 15 negara besar di dunia.

"Kita 15 negara terbesar kekuatan tentaranya di dunia, kita juga mengejar training of trainer (ToT). Dulu kita hanya punya dua kapal selam, lalu kita beli 3 dari korea, sekarang kita bikin sendiri lompatan yang luar biasa," ujar Wawan.

Lanjutkan Membaca ↓