KPK Sebut Parpol Punya 3 Kekurangan dalam Pemberantasan Korupsi

Bebaskan Terdakwa, KPK Tunjukkan Barang Bukti Suap Hakim Balikpapan — Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberi keterangan pers terkait OTT hakim PN Balikpapan Kayat di Gedung KPK, Sabtu (4/5/2019). KPK mengamankan uang muka Rp 100 juta dari Rp 500 juta yang dijanjikan untuk membebaskan Sudarman (SDM) di kasus pemalsuan surat. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menerima audiensi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Indonesia Corruptions Watch (ICW). PSI diwakili Raja Juli Antoni selaku Sekjen PSI sedangkan ICW diwakili peneliti Donal Fariz.

Usai melakukan pertemuan, Syarif menyebut ini pertama kalinya lembaga antirasuah menerima kedatangan partai pascapemilu 2019. Syarif berterima kasih atas semangat PSI yang menyatakan siap mendukung pemberantasan korupsi.

"Kami hargai sebagaimana yang disampaikan Pak Sekjen (Raja Juli) tadi, niat dan semangat yang ada dalam PSI itu untuk antikorupsi, untuk menjaga keharmonisan itu betul-betul dijadikan patokan saya pikir itu baik sekali," ujar Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Syarif juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kader PSI untuk duduk di kursi DPRD di beberapa daerah. Menurut Syarif, hal tersebut merupakan pencapaian yang besar untuk sebuah partai baru.

Dia pun memberikan catatan kepada kader PSI yang akan duduk sebagai legislator daerah. Menurut Syarif, tingkat kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi adalah lemahnya pengawasan anggota legislator oleh partai politik.

"Oleh karena itu parpol memegang peranan penting untuk pembinaan kadernya," kata Syarif mewakili KPK.

2 dari 2 halaman

3 Kelemahan Parpol

KPK Tunjukkan Uang Rp 100 Juta Hasil OTT di Balikpapan — Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). Dalam OTT, KPK mengamankan uang 100 juta serta hakim Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, atas nama Kayat. (Liputan6.con/Johan Tallo)

Maka dari itu, Syarif mengatakan pihaknya sudah membuat program pencegahan dan penelitian yang berhubungan dengan korupsi di sektor politik.

"Yang kami temukan bahwa tiap parpol di Indonesia memiliki tiga kekurangan, satu adalah keterbukaan pengelolaan dana parpol, tak satupun yang transparan, tak satupun yang mau diaundit sehingga dana parpol itu sama saja hutan belantara yang tak pernah dijamah, oleh karena itu bila mau PSI unggul lebih tolong financialnya bisa transparan," kata Syarif.

Kedua, menurut Syaruf yakni proses kaderisasi yang kurang berjalan baik. Seperti kader yang akan maju menjadi penyelenggara negara harus mengeluarkan biaya sendiri, sehingga membuat kader harus meminta bantuan pihak swasta untuk pembiayaan. Syarif berharap PSI tak demikian.

"Ketiga adalah soal penegakan etik dinl parpol, kami tak mendapatkan contoh yang bagus dari semua parpol yang ada sekarang, bahwa ada penegakan etik dan dilakukan tanpa pandang bulu. Jadi etiknya itu harus tegak, jadi moga-moga kelemahan utama itu tak menghinggapi PSI," kata Syarif.