Wiranto: Jakarta Besok Aman, Jangan Ada yang Menakut-nakuti

Oleh Putu Merta Surya Putra pada 26 Jun 2019, 21:23 WIB
Diperbarui 28 Jun 2019, 10:14 WIB
Wiranto Beri Penjelasan Soal Keamanan Pasca Pemilu 2019

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat tetap beraktifitas seperti biasa pada Kamis, 27 Juni 2019. Dia menjamin Jakarta tetap aman kendati ada sejumlah aksi massa saat pembacaan keputusan sidang sengketa pilpres oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Jangan ada yang khawatir akan keamanan saat putusan Mahkamah Konstitusi. Yang penting enggak usah khawatir, aparat keamanan sudah berjaga jaga,” ujar Wiranto di kantornya, Rabu (26/6/2019).

Dia pun meminta agar tidak ada pihak yang menakut-nakuti atau membuat berita hoaks terkait adanya ancaman aksi massa yang akan membuat kekacauan.

"Kesiapannya prima, jangan bikin gelisah masyarakat. Masyarakat diminta tenang, enggak usah khawatir," ucap mantan Panglima ABRI itu.

Dia pun meyakini aksi unjuk rasa besok berlangsung tertib. Karena, kedua kontestan meyakini untuk menerima apapun keputusan MK. 

"Karena apa? Kedua pimpinan yang berkontes sudah menyatakan siap menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga, sudah menyatakan tidak akan mengerahkan massa. Sudah kan? Jadi yang mempermasalahkan siapa," kata Wiranto

Dia pun meminta awak media untuk menjelaskan ini ke publik. Sambil berseloroh. "Sekarang tidur dulu, nyenyak, besok tunggu lagi, ketemu saya lagi," pungkasnya.

2 of 3

Larang Massa dari Daerah

Pengawalan Ketat Gedung MK Jelang Sidang Putusan
Kawat berduri dipasangkan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Kepolisian memperketat penjagaan di sekitar Gedung MK dengan kawat berduri, kendaraan lapis baja, serta ratusan personel. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya Polri sudah berkoordinasi dengan Polda di daerah-daerah sekitar Jakarta dan daerah lainnya untuk mempersuasi massa supaya tak datang ke Jakarta.

Hal itu untuk mencegah terjadinya kerusuhan saat Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 pada 27 Juni.

"Sudah ada, ada. Itu Polda-Polda penyangga sudah menggunakan pendekatan-pendekatan secara persuasif juga. Juga sudah melakukan langkah-langkah dalam apa untuk mitigasi dan mengantisipasi massa dari luar Jakarta yang masuk ke Jakarta. Tapi kita sudah monitor ada beberapa massa yang dari luar Jakarta sudah masuk terus kita imbau juga agar sama-sama menjag situasi kondusif yang ada di Jakarta," kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Kantor Humad Mabes Polri, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Dedi menyapaikan, massa tidak diperkenankan untuk menggelar demonstrasi di depan atau area sekitar Gedung MK. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan demi menjaga kondusifitas proses persidangan di dalam MK.

Meskipun begitu, massa diperkenankan untuk menggelar demonstrasi di luar area Gedung MK, seperti di Bawaslu dan Patung Kuda atau sekitar Monas.

"Tidak ada (larangan demonstrasi), ya pokonya di depan MK dan di titik-titik yang mengganggu proses dinamika sindang yang ada di MK itu ndak boleh. Itu bahwa proses dinamika yang terjadi di dalam MK maupun di sekitar MK itu betul-betul clear," ucap Dedi.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by