Polisi Antisipasi Aksi Massa di Gedung MK Disusupi Perusuh

Anggap Pilpres Curang, Pendukung Prabowo Serbu MK — Aksi pendukung Prabowo-Hatta berdemo di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sempat membuat jalan menjadi macet, Jakarta, Jumat (25/7/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, terdapat kemungkinan massa aksi yang demonstrasi jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di MK disusupi perusuh.

Kedati begitu, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan pencegahan agar hal itu bisa dihindari.

"Kalau kemungkinan-kemungkinan ada mas. Tapi terus dilakukan upaya-upaya pencegahan dan deteksi aksi bersama antara petugas dengan korlap," kata Dedi saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Dedi juga mengimbau supaya masyarakat tetap tenang dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa.

"Masyarakat tetap tenang, silahkan menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Khusus bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya (massa aksi) tetap pada koridor hukum dan menjaga kodusivitas keamanan Jakarta," imbau Dedi.

Sebelumnya, menjelang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 27 Juni 2019 medatang, pengamanan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah disiapkan dengan matang.

"Secara umum sudah dipersiapkan secara matang," kata Dedi.

Bahkan, kata Dedi, polisi mempersiapkan pengamanan dengan kemungkinan situasi terburuk. Namun, polisi tetap tak menggunakan peluru tajam.

"SOP pengamanan kegiatan masyarakat bahwa aparat keamanan tidak dibekali senjata api dan peluru tajam," lanjut Dedi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian menegaskan akan melarang demonstrasi yang ingin dilakukan di sekitar gedung MK menjelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

2 dari 2 halaman

47 Ribu Personel Diterjunkan

Dedi menyampaikan, sebanyak 13 ribu personel keamanan yang diterjunkan di sekitar MK. Total ada 47 ribu personel keamanan yang tersebar, terdiri dari 28 ribu personel polisi, 17 ribu personel TNI, dan 2 ribu dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

"13 ribu personel pengamanan di MK dari total 47 ribu yang terdiri dari Polri 28 ribu, TNI 17 ribu, Pemda 2 ribu. Rekayasa arus lalin tergantung situasi di lapangan," sampai Dedi.

Dedi juga menyampaikan, personel keamanan hanya dibekali tameng, gas air mata serta water cannon.

"Untuk senjata hanya untuk pleton anti anarkis yang penggunaannya oleh Kapolda langsung," katanya.

Sampai pagi ini, kata Dedi, sudah ada tiga elemen masyarakat yang menyampaikan pemberitahuan akan menyelenggarakan aksi di sekitar Monas.

"Sampai dengan pagi ini, baru tiga elemen masyarakat yang mengirim surat pemberitahuan akan laksanakan giat dengan massa kurang lebih 1.000 orang dan lokasi di sekitar Monas. Untuk di depan Gedung MK tetap dilarang," ujar Dedi.