Modus Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Dapat Uang, Tanah, dan Mobil Mewah

Oleh Fachrur Rozie pada 25 Jun 2019, 20:15 WIB
Diperbarui 27 Jun 2019, 11:14 WIB
Rachmat Yasin

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rachmat Yasin, Bupati Bogor periode 2009-2014 dalam kasus suap. Rachmat Yasin (RY) dijerat dengan dua kasus, yakni dugaan "memalak" dana para satuan perangkat kerja daerah (SKPD) dan gratifikasi.

Rachmat Yasin diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD senilai Rp 8.931.326.223. Dia juga diduga menerima gratifikasi, berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, dan Toyota Velflre senilai Rp 825 juta.

Terkait memalak atau memotong dana para SKPD, Rachmat Yasin melakukannya selama menjabat sebagai Bupati Bogor. Modus yang digunakan oleh Rachmat Yasin yakni dengan melakukan beberapa kali pertemuan baik resmi atau tidak dengan para SKPD Pemkab Bogor.

"Dalam pertemuan tersebut, RY menyampaikan kebutuhan dana di luar pembiayaan APBD yang harus dipenuhi oleh Bupati, khususnya operasional Bupati dan biaya pencalonan kembali," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Febri mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Rachmat Yasin menyatakan kepada para Kepala Dinas untuk membantunya. Rachmat Yasin meminta setiap SKPD menyetor sejumlah dana kepadanya.

"Setiap SKPD diduga memiliki sumber dana yang berbeda untuk memotong dana untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sumber dana yang dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai, dana insentif struktural SKPD, dana insentif dari jasa pelayanan RSUD, upah pungutan kepada pihak yang mengajukan perizinan di Pemkab Bogor, dan pungutan kepada pihak rekanan yang memenangkan tender," kata Febri.

Sedangkan untuk penerimaan gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare, Rachmat Yasin sengaja meminta kepada anak buahnya untuk memeriksa satu bidang tanah seluas 350 hektare. Pemilik tanah tersebut hendak membangun pesantren di tanah tersebut.

"Pada tahun 2010 seorang pemilik tanah seluas 350 hektare yang terletak di Desa Singasan dan Desa Cibodas, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ingin mendirikan Pondok Pesantren dan Kota Santri. Untuk itu ia (pemilik tanah) berencana akan menghibahkan tanahnya seluas 100 hektare agar pembangunan pesantren terealisasi," kata Febri.

Pemilik tanah tersebut kemudian menyampaikan maksudnya untuk mendirikan pesantren pada Rachmat Yasin melalui stafnya. Rachmat Yasin menjelaskan agar dilakukan pengecekan mengenai status tanah dan kelengkapan surat-surat tanahnya.

 

2 of 2

Gratifikasi Mobil

Diperiksa 30 Jam, Bupati Bogor Langsung Ditahan KPK
Rachmat Yasin di Gedung KPK (Liputan6.com/Faisal R Syam).

Pada pertengahan tahun 2011, Rachmat Yasin melakukan kunjungan lapangan di sekitar daerah pembangunan pondok pesantren tersebut. Melalui perwakilannya, Rachmat menyampaikan ketertarikannya terhadap tanah tersebut. Rachmat juga meminta bagian agar tanah tersebut juga dihibahkan untuknya.

"Pemilik tanah kemudian menghibahkan atau memberikan tanah seluas 20 Ha tersebut sesuai permintaan RY. Diduga RY mendapatkan gratifikasi agar memperlancar perizinan lokasi pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri," kata Febri.

Sementara untuk gratifikasi mobil, Rachmat meminta seorang pengusaha yang juga tim suksesnya untuk membayar cicilan mobil tersebut. Rachmat sebelumnya memberi uang muka sebesar Rp 250 juta.

"Pemberian gratifikasi pada RY diduga dilakukan dalam bentuk pembayaran cicilan mobil sebesar Rp 21 juta perbulan sejak April 2010 hingga Maret 2013," kata Febri.

Atas dugaan perbuatannya itu, Rachmat Yasin disangka melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Rachmat Yasin diketahui baru bebas pada 8 Mei 2019. Dia sebelumnya dijerat dalam kasus suap rekomendasi tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor Tahun 2014 atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 Hektare.

Rachmat Yasin divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam perkara yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 Mei 2014, KPK juga memproses FX Yohan Yap (swasta), M Zairin (KepaIa Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor) dan Kwee Cahyadi Kumala, Komisaris Utama PT. Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT. Sentul City.

 

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait