Kuasa Hukum Sofyan Basir Sebut Dakwaan KPK Membingungkan

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat hukum Sofyan Basir, Soesilo Ari Bowo menyebut surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak cermat. Ketidakcermatan dakwaan lantaran jaksa mengenakan Sofyan Basir dengan Pasal 15.

"Hal ini telah membingungkan, di dalam pemahaman dugaan perbuatan pembantuan yang dituduhkan kepada terdakwa Sofyan Basir, sehingga menyulitkan dalam melakukan pembelaan," ujar Soesilo saat membacakan nota keberatan atas kliennya di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Pasal 15 sendiri berbunyi, "setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."

Dalam dakwaan peran Sofyan Basir yang disebut terlibat dalam hal pembantuan proses suap, menurut Soesilo, tidak dijelaskan secara cermat oleh Jaksa.

"Ketidakcermatan surat dakwaan terkait dengan penentuan kualitas terdakwa Sofyan Basir yang diduga telah memberikan fasilitas untuk mempercepat proses kesepakatan proyek IPP atau memfasiltasi pertemuan-pertemuan telah membuat surat dakwaan harus batal demi hukum," kata dia.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Direktur Utama (Dirut) nonaktif PLN Sofyan Basir memfasilitasi pertemuan pembahasan pemufakatan jahat suap kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1.

"Terdakwa dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan ‎kejahatan," ujar Jaksa KPK Ronald Worotikan membacakan surat dakwaan Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Saksikan video pilihan berikut ini: