Pembangunan Jakarta Ala Anies Baswedan Dikritik Kering Inovasi

Oleh Liputan6.com pada 23 Jun 2019, 15:17 WIB
Pemprov DKI Jakarta Segera Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Seketariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) mengkritisi pengelolaan anggaran oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, tidak ada pembangunan inovatif sejak Anies memimpin padahal anggaran Jakarta terbilang besar.

Research and Advocacy Manager Seknas Fitra, Badiul Hadi mengatakan, APBD DKI Jakarta mencapai Rp 80 triliun di 2019. Angka itu terus naik sejak 2017.

Dibandingkan dengan provinsi lain, angka tersebut tergolong sangat besar. Namun, Badiul menilai Anies gagal memanfaatkan APBD tersebut dengan baik.

"Potret kenyataan APBD ini tidak bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah DKI. Problemnya adalah apakah karena kering inovasi," kata Badiul dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019).

Badiul melihat, pembangunan yang dilakukan Anies hanya melanjutkan pemerintah sebelumnya. Belum ada inovasi berarti yang dilakukan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Berdasarkan analisa kami, tidak ada terobosan baru yang dilakukan Anies dengan total anggaran lebih dari Rp 80 triliun," imbuhnya.

 

2 of 3

Soroti Kemiskinan di Jakarta

20160803-Angka Kemiskinan DKI Jakarta 3,75%
Anak-anak bermain di pemukiman kumuh, Muara Angke, Jakarta, Rabu (3/8). Badan Pusat Statistik DKI Jakarta melansir angka kemiskinan Ibu Kota pada bulan Maret 2016 mencapai 384,3 ribu orang atau 3,75%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Lebih lanjut, dia menyoroti kampanye Anies yang berjanji bakal menyejahterakan dan membahagiakan rakyat Jakarta. Namun hal itu belum terjadi melihat potret masyarakat pesisir utara Jakarta.

"Angka kemiskinan masih cukup lumayan. Terutama potret di wilayah utara, di wilayah pesisir nampak sekali potret kesenjangan sosial ekonomi sangat jelas," kata Badiul.

Badiul turut menyoroti retribusi daerah Jakarta dari izin mendirikan bangunan (IMB). Terjadi kenaikan pada angka tersebut dalam tiga tahun terakhir meski tak signifikan. Pada 2017 retribusi sebesar Rp 320 miliar, 2018 Rp 350 miliar, dan 2019 Rp 352 miliar.

"Ini menunjukkan ada problem dalam konteks pembangunan sedemikian pesat di DKI Jakarta," ujarnya.

Dia membandingkan dengan target Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ingin mendapatkan retribusi Rp 40 triliun hanya dari reklamasi.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓