Respons KPK Soal 9 Jenderal Polri yang Daftar Jadi Capim Lembaga Antirasuah

Liputan6.com, Jakarta - Polri merilis sembilan pejabat tinggi (pati) yang mendaftar sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu bagaimana tanggapan KPK soal sembilan nama ini?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menanggapi nama-nama tersebut. Meski hanya soal personal sosoknya.

"KPK secara kelembagaan tidak tepat untuk menanggapi secara spesifik terhadap sembilan nama itu atau nama per nama," tutur Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Meski begitu, KPK mengajak dan meminta seluruh instansi penegakan hukum, baik kepolisian ataupun kejaksaan agar dapat membantu menjaga marwah lembaga antirasuah. Termasuk, kepada masyarakat dan panitia seleksi capim KPK.

Dia ingin, pimpinan KPK terpilih merupakan sosok yang dapat memperkuat komisi yang kini diketuai Agus Rahardjo itu.

"Jangan sampai proses seleksi ini menjadi celah atau ruang bagi pihak-pihak yang selama ini ingin menyerang atau melemahkan KPK, itu mendapatkan ruang dalam proses seleksi ini. Karena itulah KPK berharap hasil dari proses seleksi ini nanti dapat memperkuat KPK, bukan justru melemahkan KPK dari dalam," ujar Febri.

"Karena itu sangat berbahaya kalau pimpinan KPK nantinya orang-orang yang tidak punya komitmen pemberantasan korupsi, integritas tidak di-review secara baik. Karena itulah mari kita bantu panitia seleksi untuk memberikan informasi sebanyak mungkin soal rekam jejak capim KPK," lanjut Febri.

Terlebih, KPK pernah mendapatkan hasil kajian bahwa dari banyaknya upaya pelemahan, salah satunya adalah lewat seleksi pimpinan.

"Titik rawan ini harus kita jaga bersama. Maka kita mengajak banyak pihak, masyarakat, jurnalis, di kampus, dan panita seleksi untuk sama-sama menjaga hal tersebut tidak terjadi. Ini respon kami terkait proses seleksi secara keseluruhan, bukan respon terhadap nama-nama tertentu," Febri menandaskan.

2 dari 2 halaman

9 Nama Jenderal Polri

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017 — Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemerintahan Provinsi Papua mendapat skor terendah yaitu 52,91. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Sembilan perwira tinggi atau jenderal polisi dikabarkan masuk dalam bursa calon pimpinan KPK. Beberapa nama di antaranya menduduki jabatan penting di kepolisian.

Dalam Surat Kapolri bernomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019, dari daftar nama itu terdapat nama-nama yang tidak asing di tengah masyarakat.

Para jenderal tersebut adalah Wakabreskrim Irjen Antam Novambar, Irjen Dharma Pongrekun yang saat ini bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Irjen Coki Manurung yang merupakan Widyaiswara Lemdiklat, Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Irjen Abdul Gofur.

Selain itu, Brigjen Muhammad Iswandi Hari yang bertugas di Kemenakertrans, dosen Sespim Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul di Divisi Hukum Polri, Analis Kebijakan Utama Lemdiklat Brigjen Juansih, serta Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani.

Karo Penmas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, nama-nama tersebut belum final.

"Barusan saya ditelepon staf SDM bahwa nama-nama tersebut belum final," kata Dedi, di Mabes Polri, Kamis (20/6/2019).