Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Parlemen Butuh Oposisi

Ribuan Kader Hadiri Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan — Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyapa kader dan simpatisan saat Kampanye Akbar Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (9/4). Acara diisi dengan penyampaian pidato politik oleh Airlangga Hartarto. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Airlangga menilai, parlemen membutuhkan oposisi untuk mengontrol pemerintahan.

"Ya dalam demokrasi yang sehat tentu ada yang di pemerintah ada yang di parlemen," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 19 Juni 2019.

Menteri Perindustrian itu mengatakan, kekuatan koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen saat ini sudah cukup besar untuk memperkuat serta mengawal program kerja pemerintahan lima tahun ke depan. Sehingga, dia menilai Gerindra tak perlu bergabung ke koalisi Jokowi.

"Kan sekarang pun kita sudah menguasai lebih dari 60 persen," ucap Airlangga.

Menurut dia, hingga kini partai pendukung Jokowi-Ma'ruf belum membahas secara formal terkait partai politik yang ingin bergabung ke koalisi. Namun, Airlangga menjelaskan bahwa parpol yang ingin merapat sejatinya harus memiliki visi misi serta komitmen yang sama dengan partai koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan setelah kegiatan istighosah akan ada renungan di Taman Makam Kalibata hari ini.

2 dari 2 halaman

Prioritas 01

Capres petahana Jokowi bersalaman dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. (Istimewa)

"Bagi partai Golkar tentu prioritas pertama Koalisi 01, terus kemudian kalau yang lain ingin masuk tentu visi misi komitmennya sama dengan partai-partai yang sudah duluan ini," jelas Airlangga.

Seperti diketahui, dari sembilan ada lima partai pendukung Jokowi yang lolos ambang batas parlemen 4 peesen. Parpol tersebut antara lain, PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP dengan total perolehan suara mencapai sekitar 54,5 persen.