Usulan Wajib Militer, Menhan: Bela Negara Ujung-Ujungnya Pancasila

Oleh Liputan6.comDevira Prastiwi pada 20 Jun 2019, 07:19 WIB
Diperbarui 20 Jun 2019, 07:19 WIB
Menhan dan Panglima TNI Bahas Anggaran Bersama DPR
Perbesar
Menhan Ryamizard Ryacudu (dua kiri) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (dua kanan) berbincang saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2019). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan atau Menhan Ryamizard Ryacudu mengomentari soal adanya usulan program wajib militer untuk warga negara Indonesia yang dilontarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dia menilai, dibanding wajib militer pemahaman akan Pancasila jauh lebih penting.

"Tapi dari Kementerian Pertahanan belum ada itu. Karena bela negara. Bela negara penting itu adalah ujung-ujungnya adalah intinya adalah Pancasila," ujar Menhan Ryamizard di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2019.

Menurutnya, pemahaman akan Pancasila sangatlah penting. Meskipun sudah melakukan wajib militer tetapi tidak dibarengi pemahaman Pancasila, lanjut Ryamirzad, tidak berpengaruh signifikan.

"Jadi benak kita harus Pancasila engga boleh berubah," kata dia.

Karena itu, Ryamizard meminta saran soal wajib militer ditahan terlebih dahulu. Pasalnya, kata dia, saat ini Indonesia tidak sedang ingin berperang.

"Mindsite kita dulu yang harus disiapkan, kita siap perang tapi mindsite kita berubah orang siap perang, wah ini siap perang dengan Pancasila berarti? jadi mindsite dulu dibenarkan," tegas Menhan Ryamizard.

 

2 dari 3 halaman

Program Wajib Militer

Menhan dan Panglima TNI Raker Dengan Komisi I DPR
Perbesar
Menhan Ryamizad Ryacudu (kiri) dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengikuti raker dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9). Rapat membahas Pagu Anggaran RKA K/L Kemhan/TNI TA 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan pembentukan program wajib militer kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Menurut anggota BPK Agung Firman Sampurna, selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan dan pengadaan alutsista dan sebagainya, Kemhan perlu menerapkan program wajib militer, seperti yang dilakukan oleh semua negara maju di dunia.

"Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia," kata Agung usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta seperti dikutip Antara, Senin, 17 Juni 2019.

 

Reporter : Sania Mashabi

Sumber  : Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓