Anies Pastikan Gubernur DKI Selanjutnya Tidak Bisa Lanjutkan Reklamasi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yakin bahwa 13 dari 17 Pulau Reklamasi yang sudah dihentikan pembangunannya tidak akan diteruskan. Sebab, dia sudah menarik aturan reklamasi di Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang.

Anies memastikan, dengan dicabutnya aturan terkait Pulau Reklamasi, Gubernur DKI Jakarta yang akan menjadi penggantinya nanti tidak akan bisa melanjutkan aturan itu.

"Itu semua adalah cara legal untuk memastikan bahwa gubernur di masa yang akan datang tidak bisa semena-mena melakukan reklamasi," tutur Anies melalui pernyataan tertulis, Rabu (19/6/2019).

Meski begitu, Anies mengaku dirinya tidak bisa sembarangan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah diterbitkan gubernur pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok. Karena, suka atau tidak suka, faktanya Pergub itu sudah diundangkan dan bersifat mengikat.

Dia mengatakan, sebagai pejabat publik, dirinya harus menjaga tatanan hukum yang ada di mata publik. Apalagi, kepercayaan masyarakat adalah suatu hal yang harus dijaga.

"Jangan sampai pemerintah sendiri yang membuat ketidakpastian hukum di hadapan masyarakat karena membatalkan landasan hukum yang telah digunakan, dalam kasus ini bangunan yang senyatanya sudah terlanjur terbentuk lalu diubah statusnya dari legal menjadi ilegal," ujar Anies.