Menkominfo: Patroli Siber Grup Whatsapp Hanya Jika Terkait Kasus Hukum

Menkominfo, Kepala BKPM dan Ketua Dewan Komisioner OJK Diskusi Investasi Unicorn — Menkominfo Rudiantara memberi penjelasan saat diskusi FMB 9 bertajuk 'Investasi Unicorn untuk Siapa?' di Jakarta, Selasa (26/2). FMB 9 ini membahas potret e-commerce dan start-up Indonesia di masa depan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, polisi dapat melakukan pemantauan pada grup pesan singkat berbasis aplikasi Whatsapp jika di dalamnya terdapat pelanggaran hukum.

"Itu sesuatu hal yang wajar menurut saya," kata Menkominfo Rudiantara seperti dilansir Antara, Selasa 18 Juni 2019.

Polres Jakut Tingkatkan Patroli Siber, Tindak Akun Penyebar Tawuran Saat Ramadhan

Untuk itu, Rudiantara mendukung kepolisian melakukan patroli siber pada grup pesan berbasis aplikasi tersebut. Sebab saat ini sering ditemukan kabar bohong dan pelanggaran hukum lainnya beredar melalui Whatsapp.

Patroli siber, kata dia, bukan seperti kegiatan kepolisian di lapangan atau memata-matai grup Whatsapp. Namun pemantauan baru dilakukan jika grup Whatsapp itu dinyatakan bermasalah secara hukum.

Pemantauan di grup Whatsapp itu bisa dilakukan secara paralel bersama kepolisian jika ada delik aduan atau delik umum.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Whatsapp dikabarkan dibobol hacker. Para hacker menyematkan spyware melalui celah-celah yang rentan di dalam aplikasi. Dilansir Sky News, Selasa (14/5/2019), beberapa pengguna sudah terserang namun belum jelas berapa jumlah device yang terdeteksi.

2 dari 2 halaman

Tak Langgar Privasi

Menkominfo Rudiantara Datang ke KPK — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara seusai menyambangi gedung KPK di Jakarta, Rabu (3/10). Menkominfo Rudiantara menyatakan kehadirannya untuk berdiskusi dengan KPK terkait barang bukti elektronik. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Rudiantara juga menampik langkah tersebut dinilai melanggar hak pribadi karena itu sebagai bentuk penegakan hukum jika ada anggota dalam kelompok Whatsapp tersebut bersangkut kasus hukum.

"Semua yang kena masalah hukum perlu diproses. Masa demi privasi, terus jadi tidak boleh, nanti orang melanggar hukum suka-suka dong," katanya.

Rudiantara menyebutkan bahwa kabar bohong atau hoaks menyebar luas atau viral melalui Whatsapp yang sebelumnya diunggah terlebih dulu melalui media sosial.

Apalagi saat momen pemilu, kabar bohong tersebar begitu kencang. Bahkan pemerintah sempet membatasi akses terhadap media sosial dan pesan berbasis aplikasi ketika terjadi kericuhan 21-22 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu di Jakarta.