Pelaku UMKM Minta Jokowi Tiru China, Pangkas PPh hingga 0 Persen

Oleh Lizsa Egeham pada 19 Jun 2019, 06:53 WIB
Presiden Jokowi Temui Pelaku UMKM di Istana

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ikhsan Ingratubun meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meniru sistem perpajakan China untuk usaha mikro dan kecil. Ikhsan menjelaskan, Pajak Penghasilan (PPh) di China sebesar 0 persen.

"Kami usulkan pajak yang sudah diturunkan 1 persen menjadi 0,5 persen, tapi dari sisi omzet terasa masih terlalu berat bagi kami. Maka kami minta, sama dengan negara China yang 2020 itu usaha mikro dan kecil itu minta 0 persen," jelas Ikhsan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Ikhsan mengungkapkan, pemerintah telah menurunkan tarif PPh dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Namun, menurut dia, tarif tersebut bagi UMKM masih terlalu berat sebab pengenaan pajak dihitung dari omzet, bukan dari keuntungan yang diperoleh pengusaha.

"Jadi kami mohon supaya usaha mikro-kecil mengikuti China di 2020 hingga 0 persen," katanya.

Selain itu, Ikhsan menyebut para pengusaha UMKM juga meminta pemerintah agar konsisten menjalankan keuangan syariah. Dia menilai keuangan syariah merupakan sistem peminjaman yang cocok dengan sektor UMKM.

"Setelah ini Pak Presiden minta supaya dibahas kebijakan-kebijakan ini, beberapa poin dibahas bersama menteri-menteri dan setelah itu kami akan diundang kembali sekitar 2-3 bulan untuk melakukan review atau membahas kebijakan yang akan dikeluarkan," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi juga meminta masukan kepada pelaku usaha UMKM untuk menyusun kebijakan di sektor tersebut. Jokowi menyebut dari data yang diterimanya, jumlah UMKM di Indonesia sekitar 62,9 juta unit sehingga bepotensi unuk dikembangkan.

2 of 2

Bisa Jadi Kebijakan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan bahwa masukan dari pelaku usaha sangat penting untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi di kapangan terkait UMKM. Selain itu, Jokowi meminta masukan terkait fasilitas-fasilitas pendukung yang diberikan oleh pemerintah.

"Tapi juga hati-hati, fasilitas terlalu banyak kadang-kadang justru melemahkan entrepreneurship kita semuanya. Fasilitas perlu tapi jangan sampai melemahkan karakter entrepreneurship yang kita miliki," jelas Jokowi.

Dia berharap masukan yang disampaikan para pelaku UMKM ini konkret dan bisa menetaskan kebijakan. Sehingga, pemerintah dapat segera mengeksekusinya.

Hadir dalam pertemuan ini, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri), serta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo). Sementara Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

 

Lanjutkan Membaca ↓