Ramai Kader Mercy Tolak KLB

Pake Seragam Demokrat, SBY Kukuhkan Agus Yudhoyono sebegai Kogasma — Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memegang bendera saat pengukuhan sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, untuk Pemilukada dan Pilpres 2019, Jakarta, Sabtu (17/2). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Internal Partai Demokrat menghangat. Pemicunya, sejumlah kader senior yang bergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong untuk digelar Kongres Luar Biasa (KLB) partai berlambang mercy tersebut.

Gerakan yang digagas oleh Max Sopacua, Ahmad Mubarok dan Dewan Pengawas Demokrat Isak itu, sengaja dibentuk untuk menyelamatkan partai yang dianggap mengkhawatirkan karena hanya bisa jadi partai papan tengah dengan perolehan suara 7,77 persen pada Pemilu 2019.

"Apakah ujungnya KLB (Kongres Luar Biasa), bisa saja terjadi," ujar Max Sopacua di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 13 Juni 2019.

KLB itu dimaksudkan untuk merombak kepengurusan Partai Demokrat saat ini. Max berharap dengan adanya perubahan tatanan kepengurusan bisa membawa Demokrat kembali ke khitahnya.

"Tatanan organisasi itu baik jika SDM-nya baik, kalau SDM baik ada perubahan-perubahan," imbuhnya.

Menurut Max, adanya perubahan kepengurusan dalam tubuh Demokrat pun tidak sulit. Dengan KLB, Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah memimpin partai bisa secara resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

"Kalau KLB tidak susah-susah, Pak SBY tinggal menyerahkan kepada Agus Harimurti untuk memimpin partai ini," ucapnya.

GMPPD menetapkan momentum puncak untuk mendorong penyelenggaraan KLB paling lambat pada 9 September 2019. Tanggal itu diambil karena sesuai Pemilu 2019 dan sebelum Pilkada serentak 2020.

Aksi sejumlah tokoh senior ini pun langsung menjadi bola salju di internal partai. Reaksi penolakan mencuat di sejumlah daerah. DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta misalnya, secara tegas menolak usulan para senior partai tersebut.

"Usulan KLB itu hanya dari senior partai yang sedang cari perhatian saja," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Taufiqurrahman di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2019.

Dia mengatakan, naik atau turunnya perolehan suara partai dalam kontestasi pemilu merupakan hal yang biasa dan evaluasi pasca-Pemilu memang harus dilakukan, namun bukan dengan KLB.

Menurut dia, pelaksanaan KLB itu baru bisa dilakukan kalau ada kejadian luar biasa dan ada angka minimal yang harus diusulkan DPC dan DPD Demokrat seluruh Indonesia.

"KLB bisa dilaksanakan kalau ada kejadian luar biasa, namun saat ini tidak ada. Kami harap para senior-senior ini jangan memprovokasi, karena kami nilai mereka mau cari perhatian," ujarnya.

Taufiqurrahman menjelaskan, perolehan suara Demokrat di Jakarta cukup baik, misalnya di Pemilu 2019 memperoleh dua kursi DPR RI dan 10 kursi DPRD Jakarta.

Karena itu dia menilai pernyataan senior Demokrat itu hanya ingi mencari perhatian Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena sebagai sosok muda di internal partai dan akan menjadi tokoh sentral.

"Komentar mereka ini tidak pantas di tengah kondisi keluarga Pak SBY yang sedang berduka. Mereka ini 'ngaco', lebih baik keluar dari Demokrat daripada berkomentar tentang partai," tegas Taufiqurrahman.

Tanggapan senada muncul dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka tegas menolak wacana kongres luar biasa (KLB) yang diembuskan para seniornya.

"Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Ani Yudhoyono," kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB TGH Mahally Fikri di Mataram, Minggu (16/6/2019).

Ia menilai tidak ada dasar untuk KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat. Pasalnya, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, akan menjadi preseden buruk bagi partai itu ke depan.

"KLB yang dilaksanakan di luar aturan pada hakikatnya makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah," tegasnya dikutip dari Antara.

Menurut Mahally, untuk menyelesaikan dan mengoreksi penurunan perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2019, bukan dengan saling menyalahkan, apalagi dengan KLB. Namun, hendaknya dengan saling menguatkan, konsolidasi, evaluasi komprehensif, dan introspeksi diri semua kader.

Mahally yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini mengatakan, Demokrat adalah partai yang punya pengalaman menang dalam pemilu dan tahu bagaimana caranya untuk bisa jadi pemenang.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sejumlah politikus senior Partai Demokrat berkumpul membahas situasi usai Pemilu 2019. Mereka menyebut kader demokrat membuat suara Demokrat turun.

2 dari 3 halaman

Bentuk Keprihatinan

Politisi Senior Partai Demokrat Tetap Dukung Koalisi Prabowo-Sandi — Politisi senior Partai Demokrat (PD) Max Sopacua (tengah) didampingi politisi-politisi senior PD lainnya yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) memberikan keterangan pers terkait koalisi Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menuai beragam penolakan, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok angkat bicara. Dia membantah para senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong KLB Menurut dia, apa yang disampaikan GMPPD adalah bentuk keprihatinan terhadap kondisi internal Demokrat.

"Sebenarnya tidak ada desakan KLB ya, namun ini bentuk keprihatinan kami sebagai senior Demokrat atas kondisi internal partai," kata Achmad Mubarok di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2019.

Dia menjelaskan, keprihatinan tersebut terkait semakin menurunnya perolehan suara Demokrat di tiap Pemilu. Misalnya, di Pemilu 2014 memperoleh 10,9 persen lalu turun menjadi 7,7 persen di Pemilu 2019.

Menurut dia, setelah dianalisa, kondisi tersebut disebabkan Demokrat telah menyimpang dari fitrah awal partai yaitu sebagai partai nasionalis terbuka, ideologi nasionalis religius, politik yang dijalankan cerdas, bersih dan santun.

"Demokrat sering menyimpang dari kesantunan dengan menggunakan bahasa kasar. Terkadang tidak cerdas, karena itu kami ingin kembali fitrah Demokrat sehingga menjadi partai terbuka, nasionalis, religius, berpolitik cerdas dan santun," ujar Mubarok.

Mubarok mengkritisi di internal Demokrat banyak kader yang baru masuk lalu banyak bersuara mengatasnamakan parpol. Misalnya Demokrat ingin keluar dari koalisi, padahal keluar ataupun masuk koalisi ditentukan dalam mekanisme internal.

Dia juga menilai pernyataan kader Demokrat yang mengusulkan pembubaran koalisi justru menyebabkan partainya diledek parpol lain sehingga menurunkan marwah partai.

"Segelintir kader tidak paham marwah partai, kita ingin bawa kesadaran kembali ke khitah sebagai parpol yang bersih cerdas dan santun," katanya.

3 dari 3 halaman

Ancam Sanksi

Pimpinan KPK Temui SBY di DPP Demokrat — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Hinca Panjaitan jelang melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (13/9). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wacana KLB rupanya membuat jajaran elite Demokrat gerah. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin mengimbau kader untuk melapor ke Dewan Kehormatan jika melihat ada kader lain yang melanggar AD/ART atau kode etik partai.

"Bila ada perilaku kader yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai maka kader lain dapat membuat laporan ke Wanhor agar kader terlapor diperiksa dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku," kata Amir dalam surat imbauannya untuk kader Partai Demokrat, Jumat 14 Juni 2019.

Amir juga mengaku akan memanggil setiap kader yang memicu konflik internal. Tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Dewan Kehormatan akan memanggil semua pihak yang memicu konflik yang ada untuk didengar keterangannya dan diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Agus Hermanto menilai, desakan tersebut sebagai masukan. Kata dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat akan segera membahas usulan tersebut.

"Tentunya seperti itu (dibahas di DPP) karena kemarin baru suatu penyampaian ide dan sebagainya. DPP pasti akan rapat, akan melaksanakan fungsi-fungsinya dan tentunya pasti ditanggapi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

Agus menyatakan, usulan itu menurutnya tidak harus ditanggapi dengan mengikuti keinginan para senior. Namun, dia pastikan usulan tersebut akan dibahas di DPP.

"Dalam hal ini ditanggapi tidak harus seperti apa yang diminta bisa saja yang lain. Tapi semuanya pasti apa yang disampaikan kader pasti akan ditanggapi oleh DPP, " ungkapnya.

Terkait kritik menurunnya elektabilitas Partai Demokrat, Agus mengakuinya. Faktor-faktor penurunan elektabilitas juga akan dibahas di DPP.

"Memang Partai Demokrat ada penurunan dan penurunan itu ada yang mempunyai pandangan apa. Ini hanya karena barangkali disebabkan A B C D dan lainya. Ini adalah usulan, sekali usulan ini dari kader Parati Demokrat dan kebetulan dari senior-senior," ucapnya.

Meski begitu, Agus yakin semua usulan para senior untuk kebaikan Partai Demokrat.

"Ini sesuatu ide dan tentunya suatu pendapat yang harus diproses dan itulah yang harus disampaikan. Sehingga seluruh hal yang dilakukan pastinya menuju kebaikan," tandasnya.