Top 3 News: Polisi Pastikan Pelat dan STNK Mobil Polri yang Ditilang di Puncak Asli

Oleh Liputan6.comLizsa EgehamMaria FloraMuhammad Ali pada 05 Jun 2019, 07:29 WIB
Diperbarui 05 Jun 2019, 07:29 WIB
Mobil Polisi
Perbesar
Seorang pengemudi Toyota Fortuner berplat nomor Polri dihentikan petugas Lantas Polres Bogor di Jalan Raya Bogor (istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 News hari ini, polisi memastikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas (STNKD) dan plat nomor Toyota Fortuner milik pelajar KK yang viral asli. Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, dokumen tersebut dikeluarkan oleh Staf Logistik (Slog).

Selain itu, Dokumen tersebut biasanya peruntukannya untuk pengawalan VVIP.

Sebelumnya KK mengendarai mobil dengan pelat nomor 3553-07 di Kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, secara ugal-ugalan. Penangkapannya bahkan viral.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima penghargaan dari KPK sebagai salah satu pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik Negara.

Dia bahkan menduduki posisi ketiga setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 

Terkait pemberian Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin sebesar Rp 10 juta pada 9 Maret 2019 di Jombang, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama, Mastuki  menegaskan bahwa uang itu tidak diberikan kepada Menag.

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Selasa, 4 Mei 2019:

2 dari 4 halaman

1. Polri: Pelat dan STNK Dinas Polri Milik Pelajar yang Ditilang di Puncak Asli

Viral mobil polisi
Perbesar
Seorang pengemudi Toyota Fortuner berplat nomor Polri dihentikan petugas Lantas Polres Bogor di Jalan Raya Bogor (istimewa)

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memastikan pelat nomor yang digunakan KK, pelajar yang ditilang di Puncak, Bogor, adalah asli. KK mengendarai mobil dengan pelat nomor 3553-07 di Kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, secara ugal-ugalan.

"Jadi tidak palsu, itu asli. Jadi kalau anggota dewan memakai pelat dinas itu dari Polri, begitu juga menteri menggunakan plat dinas itu dari Polri," kata Dedi di Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/6).

Jenderal bintang satu ini menegaskan, dokumen yang dimiliki KK bukan palsu. Dan dokumen tersebut asli dikeluarkan oleh Staf Logistik (Slog).

 

Selengkapnya...

3 dari 4 halaman

2. Kemenag: Menag Lukman Pengembali Gratifikasi Terbesar Setelah Presiden dan Wapres

Lukman Hakim Saifuddin
Perbesar
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan permintaan maaf usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/5/2019). Menag Lukman dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus penyelenggaraan haji. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama, Mastuki menegaskan komitmen antikorupsi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di tengah tudingan adanya kasus penentuan jabatan di Kemenag yang melibatkan anggota DPR Romahurmuziy dan mantan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin.

”Teman-teman media bisa cek rekam jejak Menag, beliau adalah pejabat publik dengan pengembalian gratifikasi terbesar kepada KPK setelah Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla,” ujar Mastuki, Selasa (4/6/2019).

Sejak menjadi penyelenggara negara, Menag tercatat beberapa kali melaporkan gratifikasi.

Menag bahkan pernah menerima penghargaan dari KPK sebagai salah satu pelapor gratifikasi dengan nilai terbesar yang ditetapkan menjadi milik Negara.

 

Selengkapnya...

4 dari 4 halaman

3. Warga yang Ingin Hadiri Open House Jokowi Diminta Tak Bawa Banyak Barang

20160721- Presiden Jokowi Jelaskan Manfaat Tax Amnesty di Istana- Faizal Fanani
Perbesar
Presiden Joko Widodo saat wawancara khusus dengan SCTV di Long Room Istana, Jakarta, Rabu (20/7). Presiden menjelaskan berbagai macam keuntungan dari Tax Amnesty. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Open house atau halalbihalal Lebaran 2019 dengan Presiden Jokowi di Istana Negara diperkirakan akan dihadiri sekitar 3.000 masyarakat.

Untuk itu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono meminta agar masyarakat yang ikut open house di Istana tak membawa banyak barang.

Hal tersebut untuk mempercepat proses keamanan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebab, sesi open house untuk masyarakat hanya digelar pada pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB.

 

Selengkapnya...

Lanjutkan Membaca ↓