KPK: ASN Ingat, Sekecil Apapun Gratifikasinya Laporkan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak ada batasan nilai pelaporan penerimaan gratifikasi. Berapapun nilai dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) wajib dilaporkan ke KPK.

"Jadi KPK menegaskan tidak ada batasan nilai, dulu kan ada seolah-olah ada informasi ada batasan nilai, kalau parcel nilainya di atas sekian itu boleh diterima, kami tegaskan tidak ada batasan nilai," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah beberapa waktu lalu.

Febri mengatakan, berapapun nilainya, penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi. Jika tidak sanggup menolak, maka wajib dilaporkan kepada KPK sekurangnya 30 hari kerja pasca penerimaan.

"Dari laporan yang kami terima itu sangat beragam, ada yang nilainya sangat kecil, mulai dari mungkin kain atau kartu, uang elektronik atau bahkan nilai yang sangat besar seperti permata, itu juga pernah kami terima laporannya," kata Febri.

Untuk melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi sendiri kini sudah dipermudah oleh KPK. Aktivitas perkantoran di KPK libur, namun untuk pelaporan penerimaan gratifikasi Idul Fitri 1440 oleh penyelenggara negara tak ada liburnya.

Pelaporan penerimaan gratifikasi penyelenggara negara bisa dilakukan setiap saat melalui aplikasi. "Meskipun loket pelayanan gratifikasi di Kantor KPK diliburkan, pelaporan tetap dapat dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL)," ujar Febri.

Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah baru akan melayani pelaporan gratifikasi via email, telepon atau datang secara langsung pada tanggal 10 Juni 2019 mendatang.

"KPK mengimbau kepada para pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk tetap melaporkan penerimaan gratifikasi terkait Hari Raya selama libur Lebaran," kata Febri.

Saksikan video pilihan di bawah ini: