KPK Belum Terima Surat Pencabutan Gugatan Praperadilan Sofyan Basir

Dirut PLN nonaktif Sofyan Basir Resmi Ditahan KPK — Dirut PT. PLN nonaktif Sofyan Basir memakai rompi tahanan usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/05/2019). Sofyan Basir resmi ditahan 20 hari kedepan untuk mempermudah pemeriksaan terkait menerima suap dari Johannes Kotjo dalam pembangunan proyek PLTU Riau-1. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum menerima surat pencabutan gugatan praperadilan Dirut nonaktif PLN, Sofyan Basir. Sofyan Basir disebut telah mencabut gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kasus suap PLTU Riau-1.

"Untuk tersangka SFB ini, KPK belum menerima, khususnya biro hukum dan penyidik belum menerima pemberitahuan secara resmi terkait dengan pencabutan praperadilan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Dia mengatakan, KPK hanya menerima surat pergantian tim pengacara Sofyan Basir. Bukan surat pencabutan gugatan praperadilan.

"Jadi (pencabutan praperadilan) itu baru pernyataan di publik saja, saya kira untuk pemberitahuan secara resminya belum ada. Justru yang diterima penyidik adalah surat yang menyatakan bahwa SFB menunjuk kuasa hukum yang lain," kata Febri.

Sejatinya, sidang gugatan praperadilan Sofyan Basir melawan KPK akan digelar pada 17 Juni 2019. Febri mengatakan pihak lembaga antirasuah akan menunggu apakah benar Sofyan Basir telah mencabut gugatan atau belum.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebagai tersangka. Sofyan diduga terlibat dalam korupsi pembangunan PLTU Riau-1 yang melibatkan mantan anggota Komisi VII Eni Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Mar...

2 dari 2 halaman

Siap Hadapi Gugatan

Sambil Bawa Bungkusan, Sofyan Basir Keluar dari Gedung KPK — Tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Riau-1 yang juga Direktur Utama PT PLN nonaktif Sofyan Basir (kanan) usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/5/2019). Sofyan Basir mengaku pemeriksaan kali ini merupakan pendalaman dari sebelumnya. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Jika tidak, menurut Febri, tim biro hukum KPK siap menghadapi sidang gugatan praperadilan nanti.

"Beberapa hal (dari materi gugatan praperadilan) sebenarnya juga sudah kami pelajari, dan kami nilai itu tidak relatif, tidak ada yang baru dari permohonan praperadilan tersebut," kata Febri.

Materi gugatan praperadilan yang diajukan Sofyan yakni mempertanyakan penetapan tersangkanya bersamaan dengan dimulainya proses penyidikan. Menurut pihak Sofyan Basir, penetapan tersangka harus diakhir proses penyidikan.

"Ini kan juga sudah sering kami jawab, bahwa di KPK itu ada ketentuan yang bersifat lex specialis, terutama pasal 4 Undang-Undang KPK, sejak penyelidikan kami sudah bisa mengumpulkan alat bukti, dan begitu alat bukti itu sudah cukup misalnya minimal dua alat bukti maka bisa dilakukan penyidikan," kata Febri.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Sofyan Basir
Suap PLTU Riau 1