Pajabat yang Ditangkap KPK di NTB: Kepala Imigrasi Mataram dan 2 Anak Buahnya

Liputan6.com, Mataram - Komisi Pemberantasn Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan di Nusa Tenggara Barat. Kepala Kantor Imigrasi, Kurniadie, dan dua stafnya diperiksa intensif di Polda Metro Jaya.

Pelaksana Harian Kantor Imigrasi Mataram, Rahmad Gunawan, membenarkan KPK menangkap Kepala Kantor Imigrasi Mataram. Sejumlah ruangan di kantor Imigrasi disegel guna keperluan penyidikan KPK.

Gus Muhdlor Siapkan Upaya Hukum Usai Jadi Tersangka Kasus Dana Insentif ASN Sidoarjo

"Ada dua pejabar dan satu staf," kata Rahmad dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (28/5/2019).

Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah. Kepala Kantor Imigrasi Kurniadie ditangkap di kediamannya. Sementara Kepala Intel Penindakan Keimigrasian, Yusriansyah Fazrin ditangkap di sebuah hotel di Mataram. Sementara seorang staf Imigrasi, Ayub Abdul Muqsith, ditangkap di sebuah tempat perbelanjaan usai berbuka puasa.

"Kemungkinan yang satu ini tidak terlibat karena dia loyalis kepada pimpinan," kata Rahmad.

Tim Satgas KPK menangkap 8 orang dalam operasi tangkap tangan di Nusa Tenggara Barat .

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK memeriksa Direktur Utama PLN Sofyan Basyir terkait korupsi PLTU Riau I. yang melibatkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham

2 dari 2 halaman

Operasi Senyap

Operasi senyap yang dilakukan sejak Senin 27 Mei 2019 malam ini terkait dengan suap izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di NTB.

"Kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pemberian uang pada pejabat Imigrasi setempat terkait dengan izin tinggal WNA di sana," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (28/5/2019).

Dalam operasi senyap ini, tim penindakan mengamankan pejabat di NTB serta penyidik dari Ditjen Imigrasi serta pihak swasta. Selain itu, diamankan juga uang yang diduga digunakan untuk suap.

"Diamankan uang ratusan juta yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut," kata Syarif.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
Korupsi Imigrasi