Kementerian Agraria Sebut Hampir 50 Persen Kawasan Jakarta Kumuh

PUPR Anggarkan Rp 318 Miliar Atasi Kekumuhan Kota — Suasana permukiman kumuh bantaran kali ciliwung di kawasan Manggarai, Jakarta, Sabtu (9/1). Tahun ini, akan ditangani kawasan kumuh perkotaan seluas 2.564 Ha dengan anggaran Rp 318,3 miliar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Konsolidasi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Doni Janarto Widiantono menyebut, hampir separuh luas wilayah Jakarta termasuk dalam kawasan kumuh.

"Ini adalah fakta kawasan kumuh di DKI Jakarta, kami bersama bank dunia menetapkan hampir 49 persen dari jumlah kelurahan yang ada, 118 dari 267 kelurahan memiliki kawasan kumuh," ujar Doni di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/5/2019).

Doni menilai, pemanfaatan tanah di Jakarta masih timpang. Sebab, masih banyak sekali permukiman ilegal yang dibangun di atas tanah tak bertuan.

Dia menjelaskan, kawasan kumuh paling banyak terdapat di wilayah Jakarta Utara, yaitu sekitar 39 persen. Kemudian Jakarta Barat 28 persen, Jakarta Selatan 19 persen, Jakarta Timur 12 persen, Jakarta Pusat 11 persen, dan Kepulauan Seribu 1 persen.

"Kawasan ini terutama juga berlanjut pada daerah tidak bertuan seperti bantaran sungai. Inilah di mana 50 persen dari penduduk yang di kawasan kumuh bermukim," tuturnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dua Bulan pasca pembongkaran, kawasan Kalijodo telah berubah. dari pemukiman kumuh dan padat sekarang telah menjadi areal areal terbuka hijau.

2 dari 2 halaman

Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sambutan saat membagikan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2019 di Jakarta Islamic Center, Koja, Rabu (24/4). Penerima KLJ adalah warga ber-KTP DKI berusia di atas 60 tahun dan tidak memiliki penghasilan tetap atau kurang mampu. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Doni mengatakan, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menata kampung tanpa menggusur. Karena itu, pemerintah mendorong adanya reforma agraria dengan menata ruang kota.

"Ke depan kampung ini kita tata secara tematik jadi tidak membuat one-size-fits-all policy, tapi kita perlu lihat masing-masing problemnya," ujarnya.

Reforma agraria sendiri adalah penataan aset melalui konsolidasi tanah serta penataan akses dengan cara memberdayakan warga. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria lewat Kepgub Nomor 574 Tahun 2019.

Gugus tugas ini berguna untuk menyediakan tanah, menata aset dan akses, hingga memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan.

Tidak Terapkan WFH, ASN Pemprov DKI Jakarta Kembali Bekerja Usai Libur Lebaran