HEADLINE: Teka-teki Peluru Tajam dan Kelompok Penyusup di Aksi 22 Mei

Sejak awal, pemerintah menyampaikan, aparat TNI-Polri dilarang menggunakan peluru tajam saat mengamankan aksi 22 Mei 2019. Aparat keamanan hanya dibekali tameng, gas air mata, dan water canon untuk menghalau massa yang ricuh.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, larangan tersebut dilakukan untuk menghindari upaya adu domba pada 22 Mei. Hal ini juga untuk menghindari TNI-Polri menjadi korban tuduhan oleh kelompok yang ingin memanfaatkan kerumunan massa.

"Seperti apa? Ya bisa melakukan menembak pada kerumunan, akhirnya seolah-olah tembakan dari aparat kemananan, TNI-Polri," ujar dia.

Kekhawatiran Moeldoko terbukti, banyak pihak yang menuding aparat menembaki massa saat kerusuhan pecah di kawasan Slipi dan Tanah Abang, Jakarta pada Selasa malam 21 Mei hingg Rabu 22 Mei pagi. Apalagi terdapat korban tewas dan luka-luka dalam kerusuhan tersebut.

Salah satu kecaman dilontarkan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais. Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram @amienraisofficial, tokoh yang cukup vokal menyerukan gerakan people power itu meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertanggung jawab atas hal itu.

Sambil memegang sebuah selongsong peluru, ia menyebut aparat kepolisian telah bertindak ugal-ugalan. Namun belakangan, Amien meralat tudingannya setelah mendengar penjelasan dari Polri.

"Insyaallah yang menembaki itu bukan dari Polri. Tapi siapapun itu, kita akan kejar," seru Amien kepada para demonstran 22 Mei di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal kembali menegaskan, aparat keamanan tidak dibekali peluru tajam.

Polisi belum bisa memastikan korban tewas pada kerusuhan 22 Mei akibat tertembak peluru tajam. Apalagi korban tewas belum dilakukan autopsi.

"Kami yakinkan kalau ada yang peluru tajam, itu bukan (dari) personel Polri dalam konteks unjuk rasa ini," kata Iqbal.

Berdasarkan data kepolisian, sejauh ini total korban meninggal pada kerusuhan 22 Mei berjumlah tujuh orang. Satu di antaranya teridentifikasi tertembak peluru tajam. Sementara penyebab kematian korban lainnya masih menunggu proses autopsi. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada delapan korban tewas. 

Beberapa hari sebelum aksi 22 Mei, sejumlah orang ditangkap aparat Polri-TNI terkait dugaan penyelundupan senjata api ilegal. Di antaranya mantan Danjen Kopassus Mayjen Purnawirawan Soenarko yang ditangkap bersama sopir dan seorang anggota TNI aktif pada 19 Mei 2019.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, Soenarko telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polisi Militer Guntur. Dia ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan memiliki dan menguasai senjata api ilegal.

"Dalam situasi seperti ini tidak diizinkan, dan itu tidak mengada-ada," kata Wiranto.

Penyidikan kasus tersebut dilakukan di Markas Puspom TNI, Cilangkap. "Hal ini dilakukan karena salah satu oknum yang diduga pelaku berstatus sipil (Mayjen Purn S), sedangkan satu oknum lainnya berstatus militer (Praka BP)," kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi.

Dalam operasi itu, polisi menyita barang bukti berupa senapan M4. Senjata laras panjang itu dilengkapi dengan peredam suara dan visir atau semacam teleskop yang biasa digunakan penembak jitu.

Polisi juga menangkap tiga orang pada 21 Mei 2019 terkait dugaan kepemilikan senjata ilegal untuk aksi 22 Mei. Dari tangan ketiga tersangka, disita senjata revolver jenis Taurus dan Glock termasuk dua dus peluru yang berisi lebih dari 50 butir.

Meski begitu, isu penggunaan peluru tajam pada aksi 22 Mei masih menjadi teka-teki. Termasuk kemungkinan siapa yang menembak massa menggunakan peluru tajam.

Pada kerusuhan yang terjadi di kawasan fly over Slipi, sejumlah kendaraan milik polisi dibakar dan dirusak massa. Dari salah satu mobil Brimob yang dirusak, ditemukan ratusan butir peluru berhamburan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, kendaraan yang dirusak merupakan mobil Komandan Kompi (Danki) Brimob. Sesuai SOP, Danki Brimob boleh membawa peluru tajam untuk kepentingan peleton antianarki dengan pengawasan ketat pimpinan.

"Sesuai SOP, danki Brimob diizinkan membawa peluru tajam. Peluru tajam kegunaannya hanya untuk peleton antianarkisme," kata Dedi.

Dia menjelaskan, peleton antianarkisme dikendalikan langsung oleh Kapolda dan hanya diterapkan saat kerusuhan bersifat sangat masif. Namun Dedi memastikan, Polri belum melibatkan peleton antianarkisme pada kerusuhan 22 Mei kemarin.

"Berdasarkan dari eskalasi saat ini belum diturunkan," ucap Dedi, Kamis (23/5/2019).

Menko Polhukam Wiranto telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai adanya 'penumpang gelap' yang mengambil keuntungan dari panasnya situasi politik dalam negeri. Hal itu disampaikan Wiranto sebelum KPU mengumumkan hasil Pemilu dan Pilpres 2019.

Peringatan soal potensi aksi 22 Mei ditunggangi kelompok tertentu juga sering disampaikan kepolisian. Beberapa kali Polri menyatakan bahwa jaringan teroris yang berhasil ditangkap belum lama ini berencana melakukan amaliah dengan memanfaatkan momentum unjuk rasa pemilu.

Aksi yang dilakukan di depan Gedung Bawaslu pada Selasa 21 Mei semula berlangsung damai dan tertib. Melalui kesepakatan, sekitar pukul 21.00 WIB massa aksi akhirnya membubarkan diri setelah salat tarawih.

Namun pukul 23.00 WIB tiba-tiba muncul sekelompok massa yang melakukan provokasi dan tindakan anarkis terhadap petugas. Kerusuhan pun pecah di sejumlah titik di sekitar Bawaslu, mulai Jalan Sabang, Petamburan, hingga kawasan Slipi dan berlangsung sampai Rabu pagi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, massa yang melakukan kerusuhan berbeda dengan peserta aksi damai di depan Bawaslu. Kelompok perusuh itu merupakan massa bayaran. Hal itu terbukti dari temuan di lapangan.

Selain menangkap sejumlah perusuh, polisi juga menyita satu unit mobil ambulans dengan logo Partai Gerindra. Dalam mobil bernopol B 9868 PCF itu, ditemukan sejumlah batu, amplop, dan uang tunai total sekitar Rp 6 juta.

Massa perusuh yang ditangkap mengaku dibayar. "Mereka mengaku ada yang membayar. Sebagian dari pelaku yang anarkistis ini memiliki tato," kata Tito.

Pernyataan Tito didukung Wiranto. Dia mengatakan, massa perusuh merupakan preman bayaran bertato. Mereka disiapkan untuk menghasut masyarakat seolah-olah aparat bertindak sewenang-wenang terhadap massa aksi 22 Mei.

"Ada skenario membuat kekacauan agar menyalahkan petugas, membangun antipati pada pemerintah yang sah," kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu juga menegaskan, pihaknya telah mengetahui siapa dalang kerusuhan 22 Mei itu. "Dari hasil investigasi saat ini, sudah mengetahui dalang aksi tersebut," kata Wiranto.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengecam kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei 2019. Salah satu ormas Islam terbesar itu mendesak aparat kepolisian mengusut kasus yang menimbulkan banyak korban tersebut.

"Intinya, kita mengecam keras segala kerusuhan yang terjadi oleh para perusuh anarkis," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta.

Dia berharap seluruh tokoh bersikap cerdas dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang membuat panas situasi. Haedar juga mendorong pertemuan antara dua kandidat yang bertarung di Pilpres 2019 untuk mendinginkan suhu politik.

"PP Muhammadiyah sejak awal, bahkan ketika ormas-ormas Islam juga bertemu dengan Wakil Presiden RI Pak Jusuf Kalla menyampaikan imbauan dan ajakan agar Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu. Mungkin soal waktu saja," ucapnya.