BPN Ambil Jalur MK, PDIP: Itu Sebuah Kemajuan

Oleh Putu Merta Surya Putra pada 21 Mei 2019, 18:38 WIB
Diperbarui 21 Mei 2019, 18:38 WIB
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto dan politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat
Perbesar
Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto dan politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, serta partai koalisinya, yang telah menjadi partner dalam kompetisi pemilu yang beradab dan demokratis.

"Kami berharap agar setelah pemilu selesai kita semua dapat meneruskan kembali hal yang menjadi tujuan dari proses pemilu dan demokrasi, yaitu bergotong-royong membangun kesejahteraan bangsa demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Dia pun menuturkan, langkah Prabowo dan timnya untuk mengambil jalan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mempermasalahkan hasil Pemilu 2019, dianggap sebuah kemajuan.

"Ini sebuah langkah kemajuan, bahwa pada akhirnya proses gugatan dilalui oleh Mahkamah Konstitusi," ujar Hasto.

Karena itu melalui mekanisme yang tersedia sesuai konstitusi. Untuk itu, pihaknya meyakini bahwa sesuai ketentuan UUD 1945, MK bersikap independen dalam mengambil keputusannya.

"Dan hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan. Sehingga, proses melalui MK itulah yang terbaik dan dijamin oleh undang-undang," ujar Hasto.

Meski demikian, dirinya tetap merasa heran dengan masih adanya narasi kecurangan yang disampaikan oleh para Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga itu.

"Kalau kita lihat, bagaimana mempengaruhi secara sistematik terhadap jutaan orang dengan kondisi geografis yang begitu luas? Siapa yang bisa mengendalikan dan kemauan pilihan rakyat? Menuduhkan adanya kecurangan merupakan hal-hal yang menunjukan kualitas demokrasi kita. Harus kita perbaiki di masa-masa yang akan datang," tegas Hasto.

Karenanya, masih kata dia, itu adalah hak. Dan semuanya harus disampaikan dengan tidak turun ke jalan. "Karena kita adalah negara hukum," kata Hasto.

 

2 dari 2 halaman

Hentikan Pertengkaran

5 Perintah Megawati ke Kader PDIP Jelang Pencoblosan
Perbesar
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberi keterangan terkait Pemilu 2019 saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (16/4). Kedua, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya agar menggalang masyarakat agar tidak golput. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dia pun meminta semua pihak agar mulai menghentikan segala bentuk pertengkaran, permusuhan dan kebencian, terutama di media sosial dan dalam kehidupan sehari-hari.

"Pemilu telah selesai, kini saatnya kembali dalam kehidupan nyata dan kembali pada kebudayaan asli Indonesia yaitu guyub dan saling hormat-menghormati. Pemerintah dan kekuasaan harus terus diawasi tetapi dengan cara-cara yang beradab, terhormat dan dilandasi oleh niat baik," kata Hasto.

Dengan segala kekuarangan dan ketidak puasan yang ada, masih kata dia, pihaknya mengingatkan bahwa konstitusi kita menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan perbedaan atau ketidakpuasan.

"Kami menyarankan agar mekanisme hukum itu dipergunakan sehingga dengan demikian kita menjadi bagian dari upaya membangun peradaban politik yang lebih baik," pungkasnya.

 

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait