Amien Rais: Dari Sekarang Kita Tak Gunakan People Power

6 Jam Diperiksa Penyidik, Amien Rais Tebar Senyum Tinggalkan Mapolda — Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (10/10). Amien enggan membeberkan isi dari pemeriksaan tersebut. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais tak ingin lagi menggunakan istilah people power.

Pihaknya akan menggunakan istilah 'kedaulatan rakyat' untuk melawan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Amien saat menghadiri acara BPN Prabowo-Sandi bertajuk 'Mengungkapkan Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

"Dari sekarang kita tidak gunakan people power, tapi gunakan 'kedaulatan rakyat'," ujar Amien.

Salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu tak segan-segan melawan dengan keras kecurangan Pemilu 2019.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sejauh ini BPN sudah melaporkan banyak pelanggaran pemilu dan akan terus menghimpunnya dari berbagai daerah.

2 dari 2 halaman

Tolak Hasil KPU

Syukur dan Munajat Kemenangan Prabowo-Sandiaga — Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso saat memberikan pidato pada acara Syukuran dan Munajat Kemenangan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat TMII, Rabu (24/4). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi (BPN) menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penolakan karena BPN meyakini ada kecurangan di Pilpres 2019.

"Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara mengungkap fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Pihaknya juga menerima masukan dari beberapa ahli dan pakar atas kecurangan pemilu 2019. Menurutnya saat ini kecurangan pemilu bersifat terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

Djoko menyebut beberapa waktu lalu pihaknya telah melayangkan surat kepada KPU dengan nomor 087/BPN/PS/v/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU serta meminta dan mendesak menghentikan sistem perhitungan suara di KPU.

"Yang substansi agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis dan masif," tambah Djoko Suyanto.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra