ICW: KPK Di Bawah Agus Rahardjo Cs Tak Maksimal Terapkan TPPU

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kekurangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah pimpinan Agus Rahardjo cs. Selama hampir lima tahun memimpin, Agus cs dinilai belum maksimal menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam menangangi setiap perkara.

Padahal, pasal TPPU dianggap penting untuk memberikan efek jera terhadap koruptor, di samping juga untuk mengembalikan kerugian negara.

"KPK pada era kepemimpinan Agus Rahardjo cs masih terhitung minim menggunakan aturan TPPU pada setiap penanganan perkara," ujar Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana di kantornya, Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019).

ICW mencatat dalam kurun 2016 hingga 2018, Agus Cs hanya menerapkan Pasal TPPU terhadap 15 perkara. Padahal, dalam tiga tahun terakhir ada ratusan perkara yang berpeluang dijerat dengan Pasal TPPU.

"Ini menunjukkan bahwa KPK belum mempunyai visi untuk asset recovery, dan hanya berfokus pada penghukuman badan," tuturnya.

Selain itu ia juga mengatakan, keterkaitan TPPU dengan praktik korupsi sangat erat, baik segi yuridis maupun realitas. Untuk Yuridis, lanjutnya, korupsi secara spesifik disebutkan sebagai salah satu predicate crime dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

"Artinya, TPPU salah satunya dapat diawali dengan perbuatan korupsi. Selain itu, realitas sekarang menunjukkan bahwa pelaku korupsi akan berusaha menyembunyikan harta yang didapat dari praktik korupsi dengan menyamarkan kepemilikan harta. Dengan disembunyikannya harta tersebut maka seharusnya aturan TPPU dapat dikenakan pada setiap pelaku korupsi," kata Kurnia.

* Ikuti perkembangan Real Count Pilpres 2019 yang dihitung KPU di tautan ini

Saksikan video pilihan di bawah ini: