Eks Hakim Agung: Pelaku People Power Bisa Ditindak dengan Pasal Makar

Sementara itu, akademisi Universitas Indonesia Doni Gahral Adian menerangkan, ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan dalam menggalang people power.

"Otoritarianisme, pemerintahan represif, dan krisis ekonomi. Harga sembako naik 3 kali lipat, harga BBM naik 3 lipat misalnya. Itu prasyarat. Tapi dalam keadaan normal, tingkat pengangguran dan kemiskinan bagus, tidak ada alasan," jelas Doni.

Dia pun menyayangkan masih ada yang berlaku seperti ini. Pasalnya, langkah seperti itu bisa menggerus cara pandang kaum milenial dalam berpolitik. Jangan sampai hal ini terulang-ulang menggunakan istilah people power pada Pemilu mendatang.

"Kalau mereka belajar dari tokoh senior seperti ini menghalalkan segala cara, mau seperti apa kita nanti sebagai sebuah bangsa," dia memungkasi.

Respons Pembentukan Tim Hukum Nasional

Gayus Lumbuun merespons langkah pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam membentuk Tim Hukum Nasional. Tim ini nantinya memantau dan mengkaji ucapan dan tindakan para tokoh.

Gayus menilai langkah pemerintah itu sudah tepat dan bermanfaat. Karena ada pengkajian terlebih dulu dari pakar hukum yang tergabung sebelum masuk ke ranah hukum.

"Ini bermanfaat. Keterlibatan ahli untuk mengkaji. Artinya tidak sewenang-wenang. Mengkaji lebih dahulu," kata Gayus di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Langkah ini, kata Gayus, sebagai kehati-hatian pemerintah dan menghindari kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Dia mencontohkan, pada pengadilan pasti setiap hakim juga harus mendengarkan ahli untuk dipertimbangkan.

"Di pengadilan pun majelis hakim selalu mengundang ahli untuk memberi dukungan tentang apa yang dilakukan dengan hukuman yang akan dijatuhkan," tambah dia.