Menhan: Bila People Power Dipaksakan, Itu Makar

Menhan Ryamizard Ryacudu Jamin Netralitas TNI — Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu (tengah) didampingi Irjen Kemhan, Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan Ashaf dan Sekjen Kemhan, Laksamana Madya TNI Agus Setiadji saat memberi keterangan terkait netralitas TNI di Jakarta, Senin (15/4). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berharap gerakan people power tidak menjurus ke arah makar. Dia menilai jika pihak-pihak tersebut melakukan makar pada 22 Mei nanti, maka ada sanksi hukum yang dikenakan.

"Mudah-mudahan tidak ada, kalau people power dipaksakan ya itu makar. Kalau makar ada hukumannya. Jadi sesuatu yang dipaksa-paksakan, itu harus ada hukumnya," kata Rymizard di Kantornya, Jalan Merdeka Barat, Rabu (8/5).

Dia pun berharap pihak yang akan melakukan protes terkait hasil pemilu tidak merugikan bangsa serta negara. Dia yakin masyarakat Indonesia mengerti etika dan tata cara berpendapat. Karena itu, di bulan suci ini dia berharap tidak ada pihak yang bertindak melanggar aturan.

"Jadi Mudah-mudahan ini puasa, masa bulan suci kok berbuat aneh-aneh. Apalagi kita ini orang islam semua. Itu islamnya ga sah, kalau dalam bulan Ramadan ini berbuat yang aneh-aneh," kata Rymizard.

Rymizard yakin kedua belah paslon tidak akan melakukan tindakan yang melanggar etika. Sebab, dia sudah kenal Calon Presiden Nomer urut 01 Joko Widodo dan Capres no 02 Prabowo Subianto.

"Kecuali ada orang-orang tertentu, lain, di luar kelompok itu. Pak Jokowi saya tahu orangnya. Pak Prabowo saya juga tahu orangnya, satu liting kok. Empat tahun sama-sama, kemudian puluhan tahun sama-sama. Gak mungkin begitu-begitu. Kalau orang lain saya tak tahu," ungkap Rymizard.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ryamizard meminta masyarakat jangan panik menghadapi isu-isu tak bertanggung jawab yang beredar di masyarakat.

2 dari 2 halaman

Tempuh Jalur Hukum

Dia juga meminta kepada pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu agar mengambil jalur hukum. Sampai kata dia dengan cara yang baik dan menerima jika sudah ada keputusan.

"Ya mudah-mudahan enggak ada, kalau ada ya selesai secara hukum. Saya Menteri Pertahan tidak suka itu. Karena kenapa people power itu merusak bangsa ini. Saya Menteri Pertahanan bangsa Indonesia, saya tidak mau bangsa ini terkoyak-koyak. Itu urusan saya bangsa ini terkoyak-koyak. Saya tidak suka itu," tegas Rymizard.

"Harus ada bukti hukum. Jadi jangan sampai ada pokoknya, enggak baik. Pokoknya memaksakan sampai kapapun pokoknya. Kalau negara kesatuan republik Indonesia pokoknya harus sampai akhirnya itu pokoknya. Kalau yang lain enggak ada pokoknya," lanjut Rymizard.

Dia juga menyakini akan membantu pihak Polisi jika terjadi kegaduhan. Sebab itu dia berharap tidak ada kegaduhan.

"Mudah-mudahan kita berdoa semoga tak terjadi lah. Karena bangsa kita ini gertaknya lumayan. Tapi sebenarnya bangsa ini baik baik. Kecuali orang-orang provokasi, segala macam," kata Rymizard.

Reporter: Intan Umbari Prihatin