Sukses

JK Sebut Tim Hukum Nasional Tak Hanya Kaji Pelanggaran Hukum Para Tokoh

JK menjelaskan pihak yang melanggar hukum di media sosial pun akan dikaji oleh tim tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto akan membentuk Tim Hukum Nasional. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan, tim tersebut nantinya bukan hanya mengkaji setiap ucapan tokoh-tokoh yang dianggap menyimpang.

Dia menjelaskan pihak yang melanggar hukum di media sosial pun akan dikaji tim tersebut. Apakah pihak tersebut melanggar hukum atau tidak. Sebab kata JK, tidak semua orang yang mengkritik terjerat hukum.

"Namanya hukum kan tidak mengatakan hanya berlaku untuk tokoh kan tidak. Siapa saja, Karena itu orang-orang yang membuat hoaks, mencerca, maka kalau melanggar hukum," ungkap JK.

"Jangan lupa. Tidak semua orang yang mengkritik kena hukum, tidak. Kalau melanggar hukum harus mendapatkan ganjaran hukum," tambah JK.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tak Perlu Payung Hukum

Dia juga menjelaskan, dalam tim tersebut tidak perlu payung hukum lagi. Menurut JK, aturan tersebut sudah ada, dan tim tinggal mengkaji.

"Enggak. Kan ada semua aturan-aturan tentang media anda semua, kebebasan pers juga dijaga ada batasannya," kata JK.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.