Sukses

KPK Periksa Dirut PLN Sofyan Basir Tersangka Suap PLTU Riau-1

Sofyan Basir diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama nonaktif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

"(Sofyan Basir) diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (6/5/2019).

KPK juga memanggil sejumlah saksi untuk tersangka Sofyan Basir. Mereka adalah Corporate Secretary PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJBI), Lusiana Ester; Dosen Program Studi Teknik Pertambangan ITB, Syafrizal; dan Office Boy PT Samantaka Batubara, Erry Yudhamiharja.

Kemudian Security PT Samantaka Batubara, Fredrik Lanitaman; serta dua saksi dari swasta yaitu Jumadi dan Lukman Hakim.

"Mereka akan diperiksa untuk tersangka SFB (Sofyan Basir)," jelas Febri.

 

 

* Ikuti perkembangan Real Count Pilpres 2019 yang dihitung KPU di tautan ini

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Penetapan Tersangka

KPK menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus yang telah menjerat Eni Maulani Saragih, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Kotjo dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Sofyan Basir diduga bersama-sama Eni Saragih dan Idrus menerima suap dari Johannes Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofyan diduga mendapat jatah sama dengan Eni dan Idrus.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.