Pakar Sebut Konsep Naturalisasi Anies Tak Bisa Diterapkan di Kali Ciliwung

Penampakan Sungai Ciliwung yang Meluap di Pejaten Timur — Suasana aliran Sungai Ciliwung yang meluap di kawasan Pejaten Timur, Jakarta, Jumat (26/4). Banjir kiriman melalui Sungai Ciliwung yang berasal dari Bogor tersebut mengakibatkan sejumah wilayah di Ibukota terendam banjir. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Arsitektur Perkotaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar menyebut program naturalisasi tidak cocok diterapkan untuk sungai yang dilalui debit air besar, seperti Kali Ciliwung.

Naturalisasi merupakan program strategi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Naturalisasi kata dia, adalah dengan pengembalian fungsi sungai ke fungsi yang lebih alami.

"(Naturalisasi untuk) sungai-sungai kecil, kemudian kawasan sekitar sungainya itu masih kurang permukiman penduduknya, itu bisa dilakukan," kata Jehansyah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 3 Mei 2019.

Selain itu, dia juga mengatakan sekitar Kali Ciliwung merupakan lokasi pemukiman warga. Sehingga itu akan mempersulit proses naturalisasi.

"Jadi, boleh saja Pak Gubernur punya konsep itu karena sungai Jakarta itu 13 sungai besar dan sungai kecil banyak. Nah itu konsep untuk sungai-sungai kecil naturalisasi," ucapnya.

Jehansyah menyarankan agar solusi strategi banjir dapat penanganan lebih besar dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengingat permasalahan banjir tak hanya jadi masalah di Ibu Kota, tetapi kota penyangga.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anggota Satgas yang terdiri dari personel TNI dan aparat sipil ditugaskan melakukan patroli di sepanjang aliran sungai.

2 dari 2 halaman

Bendungan Sukamahi

Tak hanya itu, dia juga meminta masyarakat tak perlu mempertentangkan pembangunan bendungan Sukamahi.

"Karena lintas provinsi lintas kabupaten/kota dan masalah beratnya itu ada di induknya (DKI Jakarta). Ini yang belum ada program-programnya," papar dia.

Karena hal itu, dia mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tak menyalahkan konsep dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies.

"Karena memang penanganannya beda seperti saya katakan tadi BBWSCC itu dibawah menteri PU apa solusi dia untuk Kali Ciliwung apa solusi dia untuk kali Pesanggrahan. Nggak perlu nunggu naturalisasi enggak perlu diperbandingkan," jelasnya.